Mohon tunggu...
Sahroha Lumbanraja
Sahroha Lumbanraja Mohon Tunggu... Teknisi - Masih percaya dengan Cinta Sejati, Penggemar Marga T..

When You Have nothing good to say, Then Say nothing!!! Email: Sahrohal.raja@ymail.com IG: @Sahroha

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Jokowi Tegas Soal Ilegal Fishing, “Utusan-Malaysia” Drama Queen Lagi!

29 November 2014   19:10 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:31 2933
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption id="attachment_379084" align="aligncenter" width="576" caption="Jokowi (Image/citizendaily.net)"][/caption]

Menjadikan Indonesia sebagai poros Kemaritiman dunia memang menjadi salah satu visi utama Presiden Jokowi saat kampanye dulu. Beberapa upaya pun perlahan dilakukan oleh Presiden yang menunjukkan keseriusannya untuk mewujudnyatakan program tersebut. Sebut saja perencanaan Program Tol Laut, pembentukan kementerian Baru di Kabinet yang khusus mengurusi kemaritiman dan perikanan/kelautan. Tak hanya itu pengamanan perbatasan laut oleh TNI AL mulai serius digalakkan oleh pemerintahan yang baru. Pengamanan ekstra yang dilakukan saat ini sebagai salah satu upaya menjaga harta kekayaan laut yang kian lama digerogoti para nelayan illegal dari Negara lain. Kekecewaan Jokowi yang selama ini harus kehilangan ratusan triliun rupiah akibat illegal Fishing di perbatasan wilayah pelak membuat Jokowi mengambil kebijakan untuk menindak tegas Negara manapun yang mencoba untuk menerobos wilayah dan mencuri ikan di Indonesia. Salah satu kasus Ilegal Fishing yang berhasil ditangkap oleh TNI AL terjadi baru-baru ini di perairan Kalimantan Timur dengan 200 orang nelayan ‘maling’ sejak 19/11 lalu. Menanggapi hal ini Dalam satu kesempatan, Jokowi meminta TNI AL agar tak segan-segan menenggelamkan kapal asing yang illegal.

Nggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Kebijakan tegas Presiden ini rupanya mendapat respon negatif dari Malaysia. Sehingga salah satu media ternama bertajuk Utusan sampai-sampai menurunkan artikel di kolom Tajuk Rencana yang menyebut Jokowi sebagai sosok yang angkuh. Artikel yang diberi judul ‘Maaf Cakap Inilah Jokowi’ tersebut memprotes kebijakan Jokowi yang dinilai lebih memilih tindak konfrontasi daripada aksi damai. Artikel tersebut juga mengaitkan prinsip ‘Bangsa Serumpun’ yang dinilainya hanya dijaga oleh Malaysia sementara Indonesia tidak menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Dalam artikel itu Malaysia seakan-akan menjadi bangsa yang sangat lembut dan berbanding terbalik dengan bangsa Indonesia. Berikut beberapa kutipan dalam Artikel ‘Maaf Cakap Inilah Jokowi’:

“....Tahniah Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi kerana meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam keghairahan sesetengah pihak di negara ini yang mendokong gagasan “bangsa serumpun” tetapi Indonesia mengambil pendekatan bertentangan semangat serumpun. Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrantasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini...."

Pembahasan artikel tersebutpun melebar hingga mengaitkan gagasan mantan Presiden RI, Ir Soekarno yang menyuarakan ‘Ganyang Malaysia’ yang dinilai pihak Malaysia belum berakhir. Menggambarkan diri sebagai pihak teraniaya dalam artikel tersebut sepertinya menunjukkan bahwa Malaysia kini tengah terancam dan mulai ketar-ketir melihat pemimpin Indonesia yang baru saja memimpin ini. Persoalan klaim Malaysia tentang beberapa tarian Tradisional Indonesiapun turut menjadi materi yang menunjukkan pembelaan diri Warga Negeri Jiran.

[caption id="" align="aligncenter" width="512" caption="Jokowi (Image by twitter.com)"]

Jokowi (Image by twitter.com)
Jokowi (Image by twitter.com)
[/caption]

Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, persoalan yang seharusnya fokus pada kebijakan Ilegal Fishing ini semakin melebar dengan kelancangan pembuat artikel ini mengomentari Pemerintahan Indonesia yang seharusnya bukan kapasitasnya untuk berkomentar. Seperti dugaan Malaysia bahwa ini pengalihan issu yang dilakukan Jokowi guna menutupi pemberitaan kenaikan BBM yang baru-baru ini marak terjadi.

“...Jokowi mungkin cuba mengalih tekanan yang hadapi berhubung cadangan menaikkan harga minyak sebanyak 50 peratus. Pengumuman itu mendapat bantahan hebat dalam kalangan rakyat terutama yang berada di bawah paras kemiskinan. Ironinya mereka itu sebelum ini menjulang Jokowi sebagai “wira rakyat” ketika berkempen dulu... “

Hingga sindiran terselubung Rakyat Indonesia yang berekonomi rendah dan Jokowi yang tak memiliki dukungan di Parlemen. Seperti kutipan artikelnya berikut ini.

...Tetapi hakikatnya menaikkan harga minyak bukan jalan mudah bagi Jokowi kerana dia tidak mempunyai majoriti di Parlimen. Walaupun menaikkan harga minyak tidak memerlukan kelulusan Parlimen tetapi dia akan berhadapan dengan tekananSepatutnya Jokowi tidak perlu mengalih tumpuan dan mengambil kesempatan di atas sentimen anti Malaysia tetapi memberi perhatian kepada isu rakyat yang berpendapatan rendah...

Tindakan berlebihan Malaysia ini sebenarnya tak perlu seandainya tak ada ketakutan mereka akan kerugian besar-besaran jika kebijakan Jokowi benar-benar terwujud. Maksudnya adalah jika Malaysia memang secara tegas mengajari nelayannya untuk tidak mencuri, maka dipastikan tak akan ada kapal Malaysia yang ditenggelamkan oleh TNI AL. Namun dengan respon yang terlalu berlebihan ini semakin menunjukkan bahwa Malaysia tampaknya masih ragu akan bisa mematuhi aturan perbatasan. Klaim Malaysia sebagai Negara ramah yang menjaga erat persahabatan dengan Indonesia seakan meminta masyarakat Indonesia untuk melupakan kasus kekerasan kepada TKI di sana dan nelayan Indonesia. Belum lagi beberapa kasus kelancangan Malaysia mengomentari pemberian nama KRI Usman-Harun beberapa waktu lalu. Dengan membudayakan ‘drama queen’ saat merasa terpojok, Malaysia tampaknya harus memikirkan cara baru agar mendapat perhatian dari pemerintahan Jokowi. Dan agar Indonesia selalu mengalah menghadapi manjanya negeri Jiran.

Di lain sisi tindakan tegas Jokowi ini patut diacungi jempol. Karena ini merupakan satu upaya menjaga kehormatan bangsa di mata Negara lain. Sebagai Negara hukum, Indonesia harus mampu melindungi seluruh kekayaannya di bawah ranah hukum bukan kongkalikong. Masalah perbatasan wilayah menyangkut kedaulatan Negara dan harus ditanggapi secara tegas. Jadi tindakan Presiden ini menjadi wajah baru pemerintahan Indonesia yang tidak bisa dipermainkan oleh Negara lain. Maju terus Pak Jokowi!!! Dan Malaysia, kini mulailah mempelajari Indonesia dari sisi yang baru!

Berita Terkait:

Utusan.com Maaf Cakap, Inilah Jokowi

Kompas.com Jokowi Dituduh Angkuh di Malaysia, Menteri Kabinet Kerja Dukung Ketegasan Jokowi

Mendagri suruh Malaysia ngaca kalau mau kritik Jokowi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun