Pada tahun 1944 pemerintah Jepang berencana akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pengumuman yang di lakukan oleh pemerintah Jepang yang dipimpin letnan Jendral Kumakichi terkait dibentuknya lembaga yang dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tepat pada tanggal 1 Maret 1945. Pemerintah Jepang mengatakan pembentukan BPUPKI itu adalah bentuk pembuktian terhadap apa yang menjadi janji mereka untuk memberikan kemerdekaan terhadap negara Indonesia.
Setelah pengumuman pembentukan lembaga tersebut maka tindakkan selanjutnya adalah membentuk kepengurusan yang perperan untuk mengatur dan menentukan keputusan selanjutnya. Pada tanggal 29 April 1945 dilangsungkan pengumuman pengurus yang tergabung dalam BPUPKI antara lain, K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat di pilih menjadi ketua, Ichibangase dan R.P. Suroso sebagai wakil serta 7 orang Jepang lainnya menjadi anggota luar biasa, untuk jumlah keseluruhan anggota BPUPKI sebanyak 62 orang anggota yang di ketahui oleh pemerintah Jepang, tapi disisi lain tokoh yang tergabung didalam lembaga ini , menambahkan anggota tanpa sepengetahuan pemerintah jepang agar nanti pada saat kita menyatakan merdeka, kemerdekaan itu murni dari hasil perjuangan sendiri.
Pada tanggal 28 Mei 1945 tepatnya pada hari Senin, BPUPKI memulai sidang pertamanya. Pelaksanaan sidang pertama BPUPKI ini dimulai pukul 11:30, Â yang dilaksankan di gedung Tyuuoo Sangi-In (yang sekarang dikenal dengan Depertemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta). Acara pembukaan tersebut diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru dan sang saka merah putih.
Panglima tentara jepang Seikoo Sikikan memberikan amanat dalam acara pembukaan sidang BPUPKI, menurutnya, mendirikan suatu negara yang merdeka bukanlah usaha yang mudah, lebih-lebih jika tidak dengan jalan lebih dahulu mempelajari, menyelidiki dan merencanakan dengan seksama dan teliti segala usaha untuk meneguhkan kekuatan pembelaan dan soal-soal yang menjadi dasar negara.
Sementara Gunseikan memberikan nasehat dalam pertemuan, beliau menyatakan jika suatu bangsa hendak meneguhkan kemerdekaannya maka ia harus meneguhkan keyakinannya untuk sanggup membela. Dia mengharapkan pembelaan, pembelaan dan tenaga rakyat diperkuat dan dimajukan tidak untuk sekarang saja akan tetapi untuk seterusnya.
Di mulai dari lembaga yang dibentuk oleh Jepang inilah awal pembahasan mengenai dasar negara. Mulai dari pidato pertama yang disampaikan oleh M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, di lanjutkan oleh Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan di akhiri oleh Soekarno pada tanggal 1 juni 1945. Adapun dasar negara yang sudah di rumuskan oleh Soekarno di beri nama dengan Mukadimah sedangkan Muh. Yamin dinamakan dengan sebutan Piagam Jakarta dan Sukiman Wirjosandjojo disebut "Gentlemen's Agreement". Adapun dalam piagam Jakarta, rumusan dasar negara adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Imdonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
