Politik dan hukum memiliki hubungan yang kompleks, di mana politik harus tunduk pada hukum. Konsep ini tercermin dalam adagium "Politiae legius non leges politii adaptasi," yang berarti bahwa hukum seharusnya mengatur politik, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai "binatang politik," menunjukkan bahwa manusia memiliki naluri sosial dan moral yang membedakannya dari hewan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang beradab, tindakan politik harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga keadilan dan keteraturan,Politiae Legius Non Leges Politii Adoptandae" adalah adagium hukum yang artinya "politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya". Adagium ini mengingatkan bahwa hukum adalah landasan keadilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat.
Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai "binatang politik" (zoon politikon), menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan organisasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, politik menjadi arena di mana manusia berusaha mencapai tujuan bersama, meskipun sering kali diwarnai oleh konflik dan kekuasaan. Manusia memiliki sifat baik dan jahat yang muncul dalam dinamika politik, menciptakan tantangan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan ,
Manusia cenderung menjadi "binatang politik" karena sifat sosialnya yang mendalam, seperti yang diungkapkan Aristoteles. Dalam konteks ini, politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang interaksi dan organisasi sosial. Manusia memiliki naluri untuk berkompetisi dan berkolaborasi, yang sering kali menimbulkan konflik dan kekerasan dalam perebutan kekuasaan, Selain itu, dalam sistem politik, peran dan kontribusi individu bervariasi tergantung pada struktur masyarakat, baik dalam monarki maupun demokrasi,
Gerakan politik harus di control oleh hukum untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Berikut beberapa argumen yang mendukung pentingnya kontrol hukum atas gerakan politik:
Supremasi Hukum: Hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses politik, sehingga semua tindakan politik harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berjalan transparan, akuntabel, dan adil.
Perlindungan Hak Asasi Manusia: Politik hukum bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang harus mengakomodasi dan menghormati kebebasan dan martabat setiap individu.
Mencegah Kesewenang-Wenangan: Tanpa kontrol hukum, gerakan politik bisa menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis. Kontrol hukum memberikan batasan-batasan yang jelas untuk kegiatan politik, sehingga pelaksanaannya tidak sewenang-wenang.
Implementasi dan Penafsiran Hukum: Politik hukum berperan dalam penafsiran dan implementasi hukum. Pengadilan memiliki peran penting dalam menerapkan undang-undang dalam kasus-kasus tertentu dan menafsirkan bagaimana undang-undang tersebut harus diterapkan. Ini menciptakan kepastian hukum yang esensial bagi stabilitas masyarakat
Politik harus tunduk pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menegaskan bahwa semua tindakan politik harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, bukan sekadar kekuasaan semata Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan kekuasaan politik
hukum akan berjalan semestinya ketika politisi bergerak sesuai hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepatuhan politisi terhadap hukum sangat penting:
1. Supremasi Hukum
