Pengkhianatan kaum intelektual merujuk pada tindakan mereka yang mengabaikan tanggung jawab moral dan etis demi kepentingan politik atau pribadi. Konsep ini, diungkapkan oleh Julien Benda dalam bukunya "La Trahison des Clercs," menekankan bahwa intelektual seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan keadilan, bukan terlibat dalam politik yang dapat merusak integritas mereka. Di Indonesia, fenomena ini terlihat ketika banyak cendekiawan beralih menjadi politisi, sering kali kehilangan kredibilitas dan idealisme mereka. Pengkhianatan ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap intelektual sebagai agen perubahan.
Kaum intelektual seharusnya melawan politik oligarki karena sistem ini mengancam demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Oligarki, yang dikuasai oleh sekelompok elit, sering kali mengabaikan suara publik dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks Indonesia, fenomena oligarki terlihat dalam pengaruh besar para oligarki terhadap kebijakan politik dan ekonomi, yang menciptakan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, perlawanan dari kaum intelektual sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,
Kaum intelektual seharusnya tidak takut menghadapi oligarki karena peran mereka krusial dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, menekankan bahwa ketidakberdayaan intelektual untuk bersuara hanya akan memperburuk keadaan dan mengancam demokrat. Selain itu, aliansi antara intelektual dan oligarki sering kali merugikan masyarakat. Oleh karena itu, keberanian untuk menentang oligarki sangat penting agar intelektual dapat berkontribusi pada perubahan positif dan melindungi kepentingan publikÂ
Kaum intelektual seharusnya tidak melakukan negosiasi dengan oligarki, karena hal ini dapat merusak integritas dan tujuan mereka dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bivitri Susanti menekankan bahwa diamnya intelektual dalam menghadapi oligarki berpotensi membahayakan demokrasi. Aliansi antara intelektual dan oligarki sering kali digunakan untuk membenarkan kebijakan yang merugikan masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus lumpur Lapindo. Oleh karena itu, keberanian untuk menolak kolaborasi dengan kekuasaan yang tidak adil sangat penting bagi kaum intelektual untuk menjaga fungsi kritis mereka
Kaum intelektual seharusnya melawan oligarki demi kepentingan rakyat, karena aliansi antara keduanya sering kali merugikan masyarakat. Buku "The Vortex of Power" menunjukkan bahwa intelektual yang berkolaborasi dengan oligarki justru memperkuat hegemoni mereka, menggunakan pengetahuan untuk legitimasi kekuasaan yang merugikan publik1. Selain itu, pengkhianatan intelektual, di mana mereka berfungsi sebagai corong kekuasaan, mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi kaum intelektual untuk bersikap kritis dan menolak negosiasi dengan oligarki demi menjaga demokrasi dan kesejahteraan
kaum intelektual tidak sepantasnya tunduk dan patuh pada oligarki karena ini adalah bentuk pengkhianatan sebagai kaum intelektual
Kaum Intelektual dan Tanggung Jawab Moral
Kaum intelektual tidak sepantasnya tunduk dan patuh pada oligarki, karena tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keilmuan dan tanggung jawab sosial mereka. Dalam konteks ini, tunduk pada oligarki berarti mengabaikan suara rakyat dan mengorbankan nilai-nilai keadilan serta kebenaran.
Mengapa Tunduk pada Oligarki Adalah Pengkhianatan?
Mengabaikan Kemandirian Pemikiran: Kaum intelektual seharusnya menjadi penggerak pemikiran kritis. Ketika mereka tunduk pada kepentingan oligarki, mereka kehilangan kemandirian intelektual dan berfungsi sebagai alat untuk kepentingan elit.
Menyimpang dari Tugas Sosial: Tugas utama kaum intelektual adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Dengan berkolaborasi atau tunduk pada oligarki, mereka mengkhianati amanah ini dan berkontribusi pada ketidakadilan sosial.
