Kabar mengejutkan bagi para partai pendukung Jokowi-JK. Setelah 6 menteri kemarin yang direshufle oleh presiden Jokowi. Akhir-akhrir ini mencuat kembali kabar yang mengejutkan dengan akan diadakannya reshufle Kabinet kerja Jokowi-JK Jilid II. Hal ini, menjadi banyak perbincangan banyak potilisi maupun pengamat politik. Segala spekulasi mulai bermunculan. Lembaga-lembaga survei juga tak kalah eksis dalam mengeluarkan hasil surveinya. Maka wajar, bila isu reshufle jilid II ini menjadi isu hangat akhir-akhir ini.
Apalagi ditambah kubu KMP yang makin lama makin terpental yang bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Setelah sekian lama kubu KMP selalu mengkritisi pemerintah, tampaknya mereka juga ingin duduk santai di kursi kabinet kerja. Akhirnya satu persatu mereka mulai bercucuran. Akibat daripada ini. Partai setia pendukung Jokowi-JK juga terlihat tak terima bila ada pendatang menyambang tiba-tiba yang lama ditendang.
Terlepas dari itu semua. Mari kita belajar menilai secara objektif kabinet kerja Jokowi-JK yang benar-benar pantas dan layak menerima kue reshufle dari presiden Jokowi, demi mengasah analisis kita.
Setelah lebih satu tahun Jokowi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, banyak sekali hiruk pikuk yang terjadi. Mulai dari kasus pencurian ikan oleh asing di perairan Indonesia, pencatutan nama Presiden, korupsi dana BANSOS, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Semua kasus tersebut tak lepas dari penanganan para menteri. Oleh karena itu, mari kita nilai penanganan para menteri dari sekelumit kasus di atas tadi.
Kita mulain kasus pencurian ikan oleh orang asing. Bagi saya, sudah cukup berhasil menteri Susi dalam menanganinya. Sekalipun background dia bukan orang yang berpendidikan. Tapi pengalaman dalam mengatasi para broker ikan sudah sangat mumpuni. Oleh karena itu, bu Susi tak segan-segan meluluhlantakkan kapal-kapal asing yang mencoba mencuri ikan di perairan Indonesia.
Berlanjut pada kasus pencatutan nama Presiden, dalam pertemuan antara mantan Komandan DPR Setya Novanto dengan Bos Freeport Maroef Syamsudin. Hemat saya, menteri ESDM (Sudirman Said) selaku menteri yang punya hak dalam menangani kasus ini, terkesan terpaksa dalam menangani kasus pencatutan nama Presiden ini. Pasalnya, isu yang berkembang adalah pencatutan nama presiden, padahal bagi saya itu bukanlah hal yang krusial. Hal yang jauh lebih penting dari itu adalah isu perpanjangan kontrak Freeport, yang sudah berpuluhan tahun mereka (Freeport) mengkerut Sumber Daya Alam tanah Papua.
Selanjutnya, Korupsi dana Hibah dan Bansos Sumatera Utara. Kasus ini yang mungkin bagi saya merupakan tindakan amoral bagi para politikus negeri ini. Kasus ini menjerat sederet nama. Jaksa Agung yang mempunyai wewenang dianggap tak sanggup menangani kasus yang juga menjerat teman seperjuangannya Rio Capella, ini menunjukan kinerja seorang Jaksa Agung (HM Prasetyo) yang lemah dalam menangani kasus korupsi dana Bansos Sumut. Bermacam spekulasi bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa hal itu terjadi, karena eks juga terjerat dalam kasus yang sudah merugikan uang negara ini.
Kemudian, kasus pembakaran hutan. Kasus ini sudah lama terjadi. Akan tetapi kabar terbaru dari perkembangan kasus ini adalah kemenangan PT BMH selaku tersangka pembakaran hutan di pengadilan Negeri Palembang. Jika dilihat, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus pembakaran hutan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta juga merupakan wewenang daripada Jaksa Agung. Akan tetapi, yang menangani kasus ini hanyalah KLHK, Jaksa Agung merasa tidak dilibatkan dalam kasus ini. Seharusnya, sesama pemerintah bersama-sama menanganinya, bukan saling ambil alih atau bahkan sebaliknya saling lempar tanggung jawab.
Dari sekian pengamatan dari penanganan menteri atas kasus yang terjadi di atas. Pembaca mungkin dapat melihat dan menilai sendiri. Menteri manakah yang pantas dipertahankan dan yang layak diganti. Selamat menikmati….!!
Â
