Catatan terpenting di Indonesia tingkat “kemiskinan” kian menjadi-jadi sejak krisis multidimensional. Yang terjadi pada tahun 1997. Dimana menyentuh seluruh sektor kehidupan manusia, terkhusus pada rakyat saat itu sedang berada pada kondisi ekonomi menengah, imbasnya mereka semakin terpuruk, tertatih-tatih dalam membiayai kebutuhan hidup mereka. Mulai dari biaya kesehatan sampai dengan biaya pendidikan anak.
Ironisnya lagi gambaran ini terjadi hampir di seluruh penjuru negri pertiwi yang di klaim memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namuntidak jarang kita jumpai pemukiman kumuhdan kondisi kemiskinan yang solid pada lokasi tertentu.
Kondisi terparah terjadi di kecamatan Mariso kelurahan Lette. Dimana masyarakat di sana mayoritas bekerja pada wilayah informal.Data terakhirkota Makassar di rilis Badan Pusat Statistic kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 62.000 jiwa. Realitas ini berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat . Dengan rendahnya pengetahuan, daya beli, rendahnya informasi, pendapatan rendah. Terlepas dariitu semua era globalisasi telah mencipatakan kompetisi ekonomi yang super ketat, siapa lemah kan tersingkir demikian gambaran perheletan ekonomi di bangsaini.
Tentunya masyarakat pelaku ekonomi informal atau lebih kerennya kita sebut dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Tidak mampu membendung dinamika tersebut. Dengan kondisi produksi rendah, modal kecil. Maka otomatis kondisi mereka kian terpuruk pada lingkaran kemiskinan.
Terkhusus di kota Makassar, selain sebagai tantangan pembangunan. Kemiskinan juga merupakan masalah pembangunan bersifat prioritas. Oleh karnanya tidak ada satupun pihak yang tidak berkepentingan di dalamnya, namun demikian pemerintah masih sebagai posisi pengambil inisiatif. Mengkordinasikan semua unsur bangsa (stake holder). Guna secara bersama-sama membahas serta mencari berbagai alternative penangulangannyaPada pelaku usaha kecil menengah.
Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Korten (1984), masa pasca industry akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industry, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian ummat manusia. Titik pusat perhatiannya adalah ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang : sumber dayanya yang dominanadalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis ; dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan ummat manusia yang di rumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi ummat manusia, Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.
Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan berharga diri yang di turunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam komsumsi produknya. Keefisienan system produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang di sediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuaannya menyertakan segenap anggota masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunanyang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan system agar system produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten,1984).
Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyatmengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinyabagi pemilihan tehnik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang memengtingkan rakyat.
Penyadaran diri merupakan satu di antara argument-argumen yang palingtelak dan tajam diajukan oleh Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahaannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap dalam kemiskinan dan kelemahan lainnya harus di ubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal tersebut dapat menjadi lain, dan pasti tersedia alternatif-alternatifuntuk mengatasinya.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya beriorentasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat di bedakan menjadi 3 bagian yaitu : peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri ) menjadi sangat dominan.
Kredit Mikro Berbasis Sosial
Pelaku usaha kecil menengah (UKM). Kian mendapatkan masalah dengan diperhadapkannya dengan system kredit, yang birokrasinya bertele-tele pada lembaga pembiayaanseperti bank dan koperasi. Serta menuntut persyaratan dimana pelaku usaha kecil tidak mampu memenuhinya di karenakan kondisi mereka dibawah garis kemiskinan dan diskriminasi oleh birokrasi pemerintahan yang pada akhirnya, mereka enggan bersentuhan langsung dengan pelayanan pemerintah. Dengan demikian di harapakan lahirnya suatu lembaga (stake holder) yang memiliki kepekaan social guna mendorong pelaku UKM, menuju tingkat kesejahteraan dan kemandirian dalam menjalankan usaha.
Penerapan kredit mikro berbasis sosial sekiranya menjadi jawaban akan kondisi pelaku UKM, dalam mengembangkan usahanya yang tentunya kredit mikro berbasis sosial memberi etos kemudahan dalam mendapatkan kredit usaha serta adanya prinsip-prinsip dasar dari stakeholder. Untuk kemudianmenanamkan mekanisme pemberdayaan rakyat pada kredit mikro berbasis sosial.
Dengan harapan pengelolaan secara partisipatif serta profesionaldan tepat sasaran dengan pengawalan yang “intensif” guna mencapai kemaksimalan, dalam memberdayakan usaha kecil menengah lewat kredit mikro berbasis sosial.
Tidak adanya perhatian serius terhadap pelaku UKM, berdampak pada kondisi mereka yang tetap stagnan pada kondisi tidak mampu mengembangkan usaha mereka, serta tidak adanya ruang usaha pada level UKM, mengakibatkan kondisi mereka butuh sentuhan kreatif dari stakeholder dalam mengeksekusi pelaku UKM, mencapai kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Kredit usaha mikro dalam menjalankannya. Kuncinya adalah belajar dari masyarakat , pendamping sebagai fasiltator dan teman sehingga tercipta saling belajar dan berbagai pengalaman. Maka dari itu kesemua relitas tersebut menjadi kebutuhan mendesak pelaku usaha kecil menengah di kota Makassar agar dapat direalisasikan dalam meminimalisirtingkat kemiskinan yang kian menjadi-jadi.
