Organisasi ilegal, apapun namanya, jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum positif negara Indonesia. Patutlah ditegaskan bahwa setiap Organisasi Kemasyarakatan, tak terkecuali SOKSI, haruslah memiliki basis legalitas formal seperti yang diatur oleh SK Kemenkumham berdasarkan SKT Kemendagri.
Komunisme dan Liberalisme Sama Berbahayanya bagi Pancasila
Lahirnya SOKSI tanggal 20 Mei 1960 sejatinya untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu, yaitu menjadi pengawal ideologi Pancasila; untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam menghadapi rongrongan Partai Komunis Indonesia/PKI dan gonjang-ganjing manuver partai politik dalam realitas dan iklim multipartai yang kontraproduktif di masa itu.
SOKSI pada masa-masa awal kelahirannya memosisikan diri sebagai kekuatan pengawal Pancasila dalam menghadapi manuver sepihak dan rongrongan dari kelompok ekstrim kiri (kaum komunis) maupun ekstrim kanan (kaum fundamentalis agama), serta gerakan separatis pada masa itu yakni PRRI dan PERMESTA.
Dalam kerangka pelembagaan perjuangan ideologi SOKSI sebagai kekuatan Pancasilais, pada tanggal 20 Oktober 1964 di mana SOKSI mendeklarasikan Sekber Golkar, maka dalam konteks kekinian SOKSI pun tetap teguh berdiri di garda terdepan untuk mengembalikan Pancasila sebagai landasan idiil bernegara dan pandangan hidup berbangsa dalam menjawab aneka persoalan yang membelit kehidupan masyarakat dan bangsa saat ini, yakni antara lain masalah kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, radikalisme, intoleransi agama, politisasi sentimen SARA, serta dampak buruk globalisasi yang merongrong identitas budaya bangsa kita.
Mengawal dan menjaga Pancasila merupakan misi dan tugas ideologis SOKSI yang tidak pernah berhenti. Bagi SOKSI, Komunisme sebagai musuh utama yang dihadapi SOKSI pada masa awal berdirinya, sama berbahayanya dengan Liberalisme yang dihadapi SOKSI di hari-hari ini atau pada masa sekarang. Kader-kader sejati SOKSI memandang bahwa baik Komunisme maupun Liberalisme merupakan jenis ideologi yang sama berbahayanya di hadapan ideologi Pancasila.
Untuk itulah, baik dulu, sekarang, dan nanti, SOKSI mesti terus memurnikan panggilan dan peran ideologisnya sebagai pengawal Pancasila dan pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dengan terus menggelorakan semangat gotong-royong dan persatuan nasional. SOKSI mesti terus mengejawantahkan talenta-talenta kejuangannya, demi menguatkan kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebutuhan Rekonsiliasi Kader
Sebagai organ pendiri Golkar, SOKSI patut diakui sebagai kekuatan penjaga ideologi Golkar. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa keberadaan kader-kader SOKSI di tengah konfigurasi politik Golkar sangat membantu citra positif Golkar di panggung demokrasi politik. Dalam beberapa Pemilu terakhir, kader-kader SOKSI cukup dominan memberikan kontribusi elektoral bagi Golkar, dengan menyumbang sekitar 20-an sampai 30 persen perolehan kursi Golkar di DPR RI. Ini fakta politik yang tidak dapat dinegasikan.
Merujuk pada fakta politik perihal kontribusi elektoral SOKSI bagi Golkar, maka idealnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa berperan aktif untuk memperkuat konsolidasi SOKSI bagi kepentingan strategis Golkar di kancah politik nasional. Jika Airlangga mau bertindak strategis maka dia seharusnya memediasi potensi-potensi kader SOKSI yang belum mau bergabung dalam Depinas SOKSI hasil Munas tahun 2020, untuk bersatupadu memperkuat organisasi SOKSI demi menjawab tantangan kebangsaan yang kian pelik saat ini.
Airlangga Hartarto sudah seharusnya  menghadirkan suasana rekonsiliatif di antara kader-kader SOKSI, semata-mata agar organisasi SOKSI pun semakin kokoh eksistensinya dalam hal performance struktural maupun performance sosial kemasyarakatan. Sebagai pembanding, suasana rekonsiliatif di antara kader-kader Golkar itu di masa lalu pernah dihadirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat sukses "mendamaikan" potensi kader-kader organisasi Kosgoro yang sedang terlibat dalam kemelut internal Kosgoro.
