Analisis Perspektif Liberalisme dan Neo-liberalisme

Kerjasama IA-CEPA

IA-CEPA merupakan salah satu bentuk representasi perspektif neo-liberal yang mengedepankan kerjasama dan membentuk pengaruh terhadap kemakmuran negara yang ditimbulkan dari kebijakan didalamnya.

• Merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia-australia yang mencakup ekspor-impor, ketenaga kerjaan, dan investasi, IA-CEPA menjadi perlindungan dan fasilitas investasi bagi investor dari kedua negara.
• Dengan adanya IA-CEPA menimbulkan ketergantungan kompleks bagi investor dari kedua negara/MNC terhadap negara investasi. IA-CEPA juga sesuai dengan gagasan neo-liberal yang mengatakan bahwasanya negara yang melakukan perdagangan seluas-luasnya akan  Makmur.
• Hadirnya lA- CEPA Sebagai bentuk menimalisir adanya hambatan ekonomi antar Kedua negara.
• Dalam A - CEPA Juga menggambambarkan penerapan resep kebijakan Washington Consensus sereni: FDI, trade liberalization, dan domestics saving .
• 1A - CEPA diharapkan dapat meningkatkan kerasama ekonomi antara Indonesia dan Australia serta men ciptakan peluang baru bagi dunia usaha dan pekerja di kedua negara.

Pelunasan Hutang MF - Indonesia

Hutang Indonesia dengan IMF merupakan salan satu bentuk adanya kerjasama yang coba digambarkanan oleh neo-liberalisme, dimana apabila suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan domesticnya maka adanya organisasi IMF sebagai solusi atas masalan tersebut, sehingga timbul ketergantungan Kompleks antara OI dengan negara. Dengan Indonesia melunasi hutang ke IMF maka hal ini mengurangi Ketergantungan Indonesia dengan IMF dan tidak lagi menggambarkan Kerasama /Ketergantungan kompleks dalam neo- liberalisme.

Liberalisme sendiri menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas, dimana pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Indonesia telah mempertimbangkan matang-matang untuk mengambil keputusan ini, namun hal ini tentu saja berdampak sangat baik bagi kemandirian ekonomi Indonesia untuk bisa leluasa dalam mengatur kebijakan ekonominya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.