Film Sokola Rimba masih tayang di berbagai bioskop tanah air, film ini mengisahkan perjuangan Butet Manurung untuk memberikan pendidikan/ pelajaran kepada anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, tepatnya di Bukit Dua Belas. Walaupun saya belum menonton film ini, namun perjuangan Butet sudah sangat familiar bagi saya, karena ceritanya yang menginspirasi sudah sejak lama menjadi buah bibir.
Tujuan  ibu Butet mulia,  memberikan akses pendidikan kepada SAD yang dilatar belakangi rasa prihatinnya terhadap SAD yang acapkali menjadi korban penipuan "orang terang" sebutan untuk orang luar, karena buta aksara mereka menjadi korban penipuan dan perampasan tanah adat mereka. Baca tulis adalah tambahan ilmu yang bermanfaat bagi SAD yang juga telah memiliki pengetahuan dan adat yang unik untuk bertahan hidup di rimba,  tracking, dan pengobatan herbal. Dengan tambahan ilmu ini, SAD semakin tangguh dalam bertahan hidup di rimba dan mempertahankan wilayahnya.
Namun apakah itu saja sudah cukup? tidak. Ada kebutuhan yang genting yang harus segera dicukupkan oleh pemerintah, yakni jaminan atas kelestarian hutan dan daerah penyangganya yang merupakan rumah dan wilayah jelajah SAD.
Pemerintah belum melakukan banyak hal  untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan habisnya hutan dan rimba yang dibabat demi perkebunan dan pertambangan. Dalam makalahnya, Idris Sardi (2010) mengatakan bahwa selama 50 tahun terakhir Indonesia diperkirakan telah kehilangan hutan seluas 64 juta hektar yang disebabkan oleh hak pengelolaan hutan (HPH) yang tidak memperhatikan keberlanjutan hutan, kebakaran hutan, pengembangan sektor perkebunan, pertanian tebas-bakar, perkebunan rakyat, dan pembukaan lahan untuk pemukiman. Kerusakan hutan ini juga terjadi di provinsi Jambi yaitu sekitar 2,3 juta hektar kawasan jelajah orang rimba telah berubah menjadi perkebunan sawit, akasia, areal hak pengusahaan hutan, dan permukiman transmigran.
Untuk mengurangi laju degradasi hutan, pemerintah harus berhati -hati dalam  mengeluarkan izin konsensi hutan, termasuk diwilayah sekitar Bukit Dua Belas yang menyangga wilayah taman nasional itu. Tindakan ini bukan hanya menyelamatkan SAD yang namun hutan dan segala isinya, termasuk tumbuh-tumbuhan, sumber daya alamnya serta hewan-hewan yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekadar berhati-hati dalam mengeluarkan izin, pemerintah juga harus berani menindak kejahatan kehutanan dan memberikan sanksi yang setimpal, serta mengakui keberadaan masyarakat adat serta tanahnya (yang sekarang telah didukung dengan Putusan MK no. 35 tahun 2013).
Apabila ibu Butet, sebagai seorang individu sanggup masuk ke hutan dan memberikan akses pendidikan bagi SDA. Apakah pemerintah, sebagai organisasi tertinggi di Negara ini, sanggup memberikan jaminan atas perlindungan hutan rimba dan pengakuan atas wilayah adat SDA? only God knows.
