Faktur pajak adalah satu hal yang tak boleh luput dalam dunia perpajakan bukan? Sebelum membahas lebih jauhnya apa dari kalian sudah sering mendengar atau sudah pernah menggunakan faktur pajak?
Karena sebagai wajib pajak yang baik itu kamu harus memahami apa itu faktur pajak, apa lagi faktur ini penting digunakan dalam pembayaran pajak.
Banyak orang yang menganggap faktur pajak itu sama dengan faktur penjualan atau invoice. Padahal, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan loh. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
Di mana, ketika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, PKP harus menerbitkan faktur sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.
Perlu kamu ketahui juga bahwa BKP/JKP yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain Hpp-nya. Selain itu, faktur ini dibuat untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP ya.
e-Faktur Pajak
Perkembangan teknologi saat ini membuat PKP diharuskan membuat faktur pajak elektronik atau biasa disebut dengan e-Faktur. Hal ini sesuai dengan keputusan tentang Penetapan (PKP) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur atau Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dari Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014.
Eitss sebelum mengisi kelengkapan untuk e-Faktur, bisa dipastikan kamu sudah terdaftar dan memiliki akun di DJP Online dahulu ya. Tetapi jika kamu sudah memilliki akun e-Faktur online, kamu bisa langsung masuk ke menu Faktur Keluaran lalu buat draft baru ya.
Cara membuat e-Faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:
- Mengisi kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
- Kode ini didapat yang dari DJP secara online dengan jumlah nomor yang diberikan 3 bulan terakhir pemakaian NSFP ya, jadi kalian bisa cek dahulu ya.
- Input Nama, Alamat, dan NPWP perusahaan yang menyerahkan BKP/JKP di kolom Pengusaha Kena Pajak ya.
- Input Nama, Alamat, dan NPWP perusahaan yang membeli atau menerima BKP/JKP pada kolom Penerima BKP/JKP.
- Input nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan.
- Input nama BKP/JKP yang diserahkan.
- Input nominal harga pada kolom Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin (Jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka harus memiliki Faktur Pajak khusus nominal non rupiah, yakni Faktur Pajak Valas).
- Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin.
- Total nilai potongan harga BKP/JKP ditulis (jika ada potongan) pada kolom “Dikurangi Potongan Harga”.
- Jika sudah menerima uang muka setelah penyerahan BKP/JKP, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom “Nilai Uang Muka yang telah diterima”.
- Jumlah Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka atau Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom “Dasar Pengenaan Pajak”.
- Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari DPP ditulis pada kolom “PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak”.
- Pada kolom PPnBM, hanya diisi apabila terjadi penyerahan BKP yang Tergolong Mewah. Input Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut.
- Input Nama yang telah ditunjuk oleh Perusahaan
Dari informasi yang sudah kita bahas di atas terkait faktur pajak adalah bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP lalu ada juga penjelasaan dari tahapan pengisian faktur pajak dan jenisnya yang ada di dalam negara kita.
