Skenario Hebat Jokowi?
1). Setelah Soekarno meneken perjanjian pengakuan aset 14 November 1963 Â (The Green Hilton Memorial Agreement) Bung Karno memenuhi janjinya pada tahap implementasi dengan meneken persetujuan kerjasama eksplorasi sumur minyak antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tanggal 28 November 1963. Kala itu Pertamina adalah pemegang tunggal hak atas konsesi tambang minyak bumi di Indonesia. Dasar pemikirannya ketika itu adalah begitu setetes saja minyak bumi berhasil diambil AS, maka perjanjian rahasia ini dinyatakan berlaku. Dengan juga dengan tambang mineral lainnya.
2). Pertamina ditugasi oleh negara menyediakan pasokan BBM di Indonesia dalam berbagai type baik untuk industri, rumah tangga maupun untuk kendaraan pribadi dan umum. Pembiayaan pengadaan BBM tersebut disubsidi negara melalui APBN Â sehingga pengaruh gejolak harga pasar dunia tidak mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri. Negara keluar ongkos tak apa, yang penting ekonomi negara tidak mudah distimulasi oleh asing. Begitu argumentasi yang berkembang saat itu. Karena itu Pertamina diberi hak khusus mendirikan SPBU di seluruh Indonesia. Tidak ada SPBU merek asing.
3). Posisi Pertamina seperti itu, agaknya selalu menjadi ATM bagi siapa saja yang jadi Presiden RI. Mafia yang bermain dalam dunia minyak juga mempengaruhi sukses tidak seseorang menjadi Presiden RI. Permainan itu terjadi pada tingkat eksplorasi, pengolahan, penjualan, dan distribusi baik hulu maupun hilir. Monopoli Pertamina ini bikin gerah perusahaan minyak asing dunia hingga kini, mengingat Indonesia konsumen keempat terbesar di dunia. Mereka tidak bisa menguasai pasar ritil BBM Indonesia, karena semua pemilik SPBU adalah Pertamina dengan menjual BBM bersubsidi.
4). Perusahaan minyak asing tak berkutik lantaran Pertamina menguasai hulu dan hilir dunia minyak Indonesia. Seharusnya sah-sah kalau Pertamina monopoli karena 100% milik negara. Milik negara 100% berarti juga 100% milik rakyat Indonesia. Karenanya, mafia minyak dunia berpendirian, kekuasaan Pertamina mesti dipreteli dulu.
4).a). Langkah pertama, ambil hak khusus sektor hulu Pertamina dan diserahkan ke BP Migas sekarang menjadi SKK Migas. Berhasil. Sehingga negosiasi eksplorasi tidak lagi di Pertamina, tetapi di lembaga ini.
4). b). Langkah kedua, hapus hak dominasi SBPU Pertamina dengan melonggarkan regulasi sehingga perusahaan asing seperti Shell, Total, Petronas, dll bisa membangun SPBU di seluruh wilayah Indonesia. Kini banyak SPBU Pertamina ditutup dengan alasan sengketa lahan, dianggap nakal, atau ada persoalan internal pengelola, dan atau dalam pembiaan. Tetapi tak jauh dari lokasi SBPU Pertamina yang bermasalah tadi, telah berdiri SPBU Shell dan lainnya. Bahkan di Jembatan Lima Jakarta ada LSM yang digerakan oleh asing yang menuntut SBPU Pertamina disitu ditutup karena dianggap mengganggu lalu lintas. Hebatkan.
4). c). Langkah ketiga, setelah adanya regulasi bolehnya SPBU asing di Indonesia ternyata tidak mampu bersaing harga dengan BBM produk Pertamina. BBM Pertamina disubsidi oleh negara melalui APBN. Karenanya pihak asing mendesak Indonesia agar menghapus subsidi BBM. Kalau tidak ada lagi subsidi BBM, maka mau tidak mau konsumen akan membeli BBM berkualitas dengan harga bersaing. Dalam posisi ini, Pertamina akan kalah. Karena produksi BBM Pertamina berkualitas rendah dan sering dianggap membahayakan mesin mobil.
4). e). Langkah keempat. Setelah subsidi BBM dicabut oleh negara, maka pihak asing akan mempersempit ruang gerak Pertamina untuk dapat membeli BBM bagus dan murah di luar negeri. Sehingga kelak BBM produk Pertamina akan menjadi sangat mahal dan tidak bisa dibeli konsumen. Dalam posisi ini kelak, BBM Indonesia akan tergantung kepada impor (100%), maka kesulitan Pertamina dalam pengadaan BBM dalam negeri akan menjadi kenyataan. Yang mampu mensuplai BBM dalam negeri adalah perusahaan minyak asing yang harganya juga mereka yang tentukan. Jika ini sudah terjadi, ketika BBM mengusai 60% dari cost ekonomi Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa, sudah bisa dipastikan dalam waktu 5 tahun kedepan, 100% ekonomi Indonesia akan dikontrol oleh asing.
Kini missi Jokowi adalah menghapuskan subsidi BBM itu. Target itu sudah disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Lalu pertanyaannya, apakah itu missi kerakyatan atau menjadi perpanjangan tangan pihak asing tadi? Jika asumsi saya ini benar, saya berharap Jokowi mau merubah platform-nya jika masih mau dicap sebagai pembela wong cilik. Salam perjuangan wahai anak bangsa.
