Beberapa hari pascapengumuman rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Muncul beragam tanggapan dan opini dari masyarakat.
Salah satu yang disoroti adalah masalah keamanan negara. Misalnya bagaimana kelak pemerintah membangun pusat kendali pertahanan.
Tak sedikit yang memberikan 'ramalan' bahwa pemindahan ibu kota beresiko terhadap keamanan negara. Benarkah demikian?
Menurut penulis, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut kurang mendasar. Statment Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu sangat jelas dalam merespons isu ini.
Dia mengatakan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian yang sangat komprehensif, termasuk urusan sektor pertahanan. Seperti rencana pemindahan satuan-satuan ataupun mako-mako TNI
Sementara soal kendali komunikasi, Ryamizard sudah menegaskan hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir yang sudah ada.
Sedangkan, untuk pertimbangan strategis pemindahan unsur-unsur Kemhan untuk pengamanan ibu kota di Kaltim, secara umum memenuhi standar kekuatan dan kemampuan pertahanan.
Hal tersebut, sejalan dengan kebijakan Presiden yaitu pembangunan di bidang pertahanan. Tidak hanya di wilayah Jawa sebagai Jawa sentris saja, akan tetapi seluruh wilayah Indonesia atau Indonesia sentris.
Tentunya hal ini juga memerlukan pembangunan-pembangunan kekuatan, potensi pertahanan dan industri pertahanan, termasuk di dalamnya konsep tata ruang Kemhan yang lebih efektif dan efisien.
Adapun Kaltim memiliki infrastruktur yang relatif lengkap baik darat, laut dan udara serta memiliki resiko bencana yang minimal.
