Laut Merah memegang peran kunci dalam perekonomian dan potensinya akan semakin meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Dari perspektif geopolitik, penting untuk memandangnya sebagai fokus kebijakan terpadu, karena lebih dari 12 persen perdagangan global melewati wilayah ini setiap tahun, menciptakan jalur dagang senilai lebih dari 1 triliun dolar AS yang melintasi dua dari 10 jalur perairan paling strategis di dunia, yakni Bad Al-Mandab di selatan laut dan Terusan Suez Mesir di utara.
Wilayah yang mencakup negara-negara pesisir Laut Merah di sepanjang pantai timur laut Afrika dan Semenanjung Arab bersiap untuk pertumbuhan yang signifikan. Proyeksi populasi menunjukkan peningkatan dari sekitar 620 juta menjadi hampir 1,3 miliar pada awal 2050-an, disertai dengan kenaikan PDB dari $1,8 triliun menjadi $6,1 triliun dalam periode yang sama. Meskipun demikian, saat ini wilayah pesisir Afrika masih menghadapi keterbelakangan, terkendala oleh infrastruktur dan kekurangan pelabuhan laut dalam yang besar. Seiring dengan meningkatnya potensi wilayah ini, kepentingan politik, ekonomi, dan militer di sekitar Laut Merah semakin berkembang, diikuti dengan meningkatnya konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik.
Ketidakstabilan di wilayah ini memiliki akar penyebab yang beragam, tetapi intinya terkait dengan aktivitas proksi dan persaingan regional. Meskipun ancaman pembajakan di lepas pantai Somalia sebelumnya menjadi prioritas keamanan di sekitar Laut Merah, operasi angkatan laut internasional yang dimulai pada tahun 2008 berhasil mengurangi masalah tersebut. Namun, baru-baru ini, perkembangan konflik Israel-Palestina menunjukkan kecenderungan memburuk.
Sesuai prediksi beberapa pihak, ketegangan antara kedua belah pihak meluas, melibatkan aktor geopolitik lain, termasuk Blok Barat dan Aksis Iran. Situasi memburuk di Timur Tengah pada awal tahun ini bisa menjadi indikator buruk bagi perekonomian global ke depan, terutama dengan milisi Houthi yang memblokade kapal-kapal melalui Selat Bab al-Mandeb, melakukan serangan menggunakan drone dan rudal terhadap kapal logistik yang dicurigai menuju Israel.
Menyikapi serangan tersebut, pada minggu kedua Januari, dunia dikejutkan oleh langkah drastis yang diambil oleh AS dan sekutunya di wilayah Timur Tengah. Sebagai tanggapan terhadap aktivitas milisi Houthi di Laut Merah, pasukan militer AS dan Inggris, didukung oleh beberapa negara di Timur Tengah, melancarkan serangan di beberapa lokasi di Yaman. Tindakan ini dilakukan secara menyeluruh, menggunakan serangan udara dari jet tempur, serangan laut dengan kapal perang dan kapal selam. Selain itu, serangan juga dilaksanakan secara jarak jauh melalui peluncuran rudal balistik Tomahawk dengan jangkauan ribuan kilometer.
Mengingat risiko signifikan terhadap stabilitas di Laut Merah dan negara-negara pesisirnya yang berasal dari berbagai sumber, bersama dengan tingginya pertaruhan ekonomi bagi perekonomian global dan regional, tidak mengherankan jika kekuatan internasional mulai menunjukkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut. Tantangan ini dirasakan bersama oleh negara-negara di wilayah tersebut, yang masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ini, terdapat lebih dari selusin instalasi angkatan laut yang dioperasikan oleh setidaknya 11 negara di kawasan Laut Merah, dan beberapa angkatan laut lainnya, termasuk Rusia, memiliki hak dasar di berbagai pelabuhan.
Dengan memanasnya persaingan di Timur Tengah dan meluasnya dampaknya ke Laut Merah, keterlibatan militer mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, Uni Emirat Arab mendirikan pangkalan di pelabuhan Assab di Eritrea. Tindakan ini, bersama dengan serangkaian perjanjian akses pelabuhan dan proyek pembangunan lainnya di wilayah tersebut, telah memperluas kehadiran UEA di Laut Merah dan membawa konsekuensi militer dan ekonomi tertentu, meskipun rencana pembangunan pangkalan militer kedua di Berbera, Somaliland, yang memisahkan diri, dibatalkan oleh UEA pada tahun 2020.
Arab Saudi juga aktif dalam memperluas kehadiran maritimnya di Laut Merah. Selain Pangkalan Angkatan Laut Raja Faisal di Jeddah, angkatan bersenjata Saudi menguasai pelabuhan di al-Mokha dan al-Khokha di Yaman pada tahun 2019, yang menyebabkan perluasan signifikan dalam kehadiran angkatan laut mereka di wilayah tersebut. Pengendalian ini terjadi setelah Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan pasukannya dari Yaman.
Walaupun Turki dan Qatar, yang memiliki aliansi kuat dalam persaingan untuk supremasi regional dengan Arab Saudi dan UEA, saat ini tidak memiliki fasilitas angkatan laut atau militer lainnya di wilayah Laut Merah, kedua negara tersebut telah menggunakan bantuan ekonomi dan perjanjian perdagangan sebagai sarana untuk mendapatkan pengaruh dengan negara-negara pesisir Laut Merah. Turki mengelola pangkalan pelatihan bagi pasukan Somalia di Mogadishu, dan pada tahun 2017, Turki menandatangani perjanjian dengan Sudan untuk merestorasi Pulau Suakin, yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Ottoman di pantai Laut Merah. Meskipun Turki membantah laporan yang menyatakan bahwa kehadirannya di sana merupakan langkah awal pembangunan fasilitas angkatan laut dan militer Turki di pulau tersebut, kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan Turki yang lebih luas dalam memperluas hubungan politik dan militer dengan negara-negara Afrika.
Tidak ketinggalan, Iran juga dilaporkan telah mengupayakan kehadiran angkatan laut secara permanen di Laut Merah/Teluk Aden untuk melawan negara-negara Teluk Arab dan meningkatkan pengaruhnya, namun sejauh ini belum ada keberhasilan.
Selain dari pertikaian di Yaman dan ancaman langsung terhadap pelayaran internasional di Laut Merah, eskalasi konflik dapat memunculkan elemen ketidakpastian baru dalam lanskap politik. Konflik yang sedang berlangsung antara Ethiopia dan wilayah Tigray yang bergolak, bersama dengan ketegangan di Somalia, Sudan Selatan, dan Sudan, telah memicu partisipasi sejumlah kekuatan regional, termasuk Arab Saudi, UEA, dan Mesir yang bersaing dengan Turki dan Qatar untuk mendapatkan pengaruh. Ketegangan yang meningkat antara Mesir dan Ethiopia terkait Bendungan Besar Renaisans Etiopia (GERD) menimbulkan ancaman terjadinya konfrontasi militer yang mungkin melibatkan kekuatan luar. Semua ini semakin meruncingkan "ketidakstabilan dan ketidakamanan di kawasan yang telah rapuh, bergejolak, dan rawan konflik," seperti yang diungkapkan dalam laporan Institut Perdamaian Amerika Serikat (USIP).
