Geoekonomi dan Keamanan Negara

Pada saat ini, konsep geoekonomi semakin populer di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan sebagai panduan pemikiran. Menurut Kamus Webster, geoekonomi didefinisikan sebagai kombinasi faktor ekonomi dan geografis yang terkait dengan perdagangan internasional. Sementara itu, Blackwill dan Harris dalam bukunya mendefinisikan geoekonomi sebagai penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, serta menghasilkan hasil geopolitik yang menguntungkan juga melibatkan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara.

Sedangkan definisi keamanan secara epistemologis, berasal dari kata Latin "se" dan "curus" yang berarti bebas dari bahaya atau bebas dari ketakutan. Oleh karena itu, keamanan dapat diartikan sebagai kondisi tanpa risiko atau tanpa ancaman. Secara umum, Busan menyatakan bahwa keamanan adalah masalah yang terkait dengan nasib manusia sebagai kolektivitas. Keamanan melibatkan kelangsungan hidup dan pemenuhan serangkaian kondisi yang diperlukan bagi eksistensi kolektivitas manusia agar terbebas dari ancaman. Ada lima ranah penting dalam keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, keamanan dapat tercapai hanya jika kolektivitas tersebut memiliki kemajuan dalam hal militer, ekonomi, dan teknologi, stabilitas politik, serta kohesivitas sosial-ekonomi dalam kolektivitas tersebut.

Karena pada hakikatnya tujuan dari suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara maksimal. Dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan kesejahteraan sosial dapat terus meningkat. Untuk mencapai kesejahteraan sosial ini, pembangunan harus berfokus pada menciptakan suasana aman dan nyaman bagi individu dan kelompok dalam menjalankan aktivitas mereka, sehingga mereka dapat mencapai utilitas yang maksimal. Untuk menciptakan rasa aman ini, penting untuk mempertahankan diri dan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh negara. Membangun pertahanan membutuhkan alokasi dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui anggaran pertahanan.

Menurut pandangan Adam Smith, salah satu tanggung jawab utama negara adalah melindungi masyarakat, selain menjalankan sistem peradilan dan melaksanakan pekerjaan umum. Fungsi perlindungan ini sangat penting dalam mengatasi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, mencegah eksploitasi oleh pihak asing, serta mendorong peningkatan investasi yang produktif. Keamanan ini dianggap sebagai barang publik yang harus disediakan oleh negara secara objektif dan tidak bisa diprivatisasi atau dibiarkan dikelola oleh masyarakat sendiri. Setiap warga negara berhak untuk menikmati perlindungan ini.

Kemudian terkait kegiatan dan peristiwa dalam kawasan secara signifikan mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik antarnegara dalam konteks strategis. Saat ini, perkembangan pandangan geoekonomi menunjukkan adanya penyatu antara kepentingan ekonomi dan keamanan yang sebelumnya terpisah setelah berakhirnya Perang Dunia dan Perang Dingin.

Perubahan politik global dalam era globalisasi telah menghasilkan kompetisi yang melibatkan negara-negara baik dalam aspek ekonomi maupun militer. Perubahan dalam lingkungan strategis ini dipengaruhi oleh berbagai isu politik dan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi aspek keamanan di tingkat global, regional, maupun domestik. Isu politik, ekonomi, dan keamanan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pertama, Pada tingkat global meskipun perang dingin berakhir, stabilitas keamanan dunia tidak terjamin. Masalah keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan, proleferasi senjata nuklir, dan senjata pemusnah massal masih menjadi perhatian utama. Kompleksitas isu keamanan global semakin meningkat dengan praktik-praktik hegemoni yang diperkuat melalui aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan ekonomi.

Meskipun hubungan antar negara yang didasarkan pada saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik, kesenjangan yang semakin besar antara negara maju dan negara berkembang, terutama dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer, dapat menjadi hambatan dalam menjaga hubungan antar bangsa. Dalam kondisi seperti ini, persaingan untuk memperebutkan pengaruh melalui praktik hegemoni dalam berbagai bidang sering kali menjadi sumber konflik di antara bangsa-bangsa di dunia.

Kekhawatiran dan ketidakpastian yang dialami bangsa-bangsa di dunia semakin kompleks dengan munculnya isu keamanan baru, seperti terorisme, konflik etnis, pembajakan di laut atau di udara, dan kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan berbagai komoditas seperti senjata, obat terlarang/narkoba, pencurian sumber daya alam (illegal fishing, illegal logging), serta perdagangan manusia (trafficking). Peningkatan kejahatan lintas negara ini didorong oleh adanya jaringan internasional yang didukung oleh kemampuan teknologi dan keuangan, serta jaringan yang tersebar di berbagai negara.

Kedua, Pada tingkat regional perkembangan global dan kecenderungan global memiliki dampak signifikan pada dinamika keamanan kawasan tersebut. Di kawasan ini, terjadi pergeseran isu keamanan regional yang meliputi konflik terkait klaim wilayah, jalur komunikasi laut, dan jalur perdagangan maritim. Selain itu, isu-isu keamanan nontradisional yang muncul di tingkat global juga menjadi perhatian utama dalam konteks kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerangka keamanan di kawasan Asia Pasifik

Ketiga, Dalam konteks domestik Indonesia sebagai negara yang berada di tengah-tengah perkembangan global juga terpengaruh oleh dinamika global dan regional. Perkembangan politik, sosial, dan keamanan di kawasan juga berdampak pada perkembangan sosial, politik, dan keamanan di Indonesia. Isu-isu keamanan domestik yang muncul dalam dekade terakhir ini tidak lepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Beberapa faktor tersebut meliputi heterogenitas suku bangsa di Indonesia, situasi ekonomi yang meningkatkan beban hidup masyarakat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor-faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang juga dapat mengganggu stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan menurut Jervis terdapat dua asumsi tentang bagaimana negara bertindak dalam menghadapi ancaman sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang mereka hadapi. Dua model tersebut adalah model deterrence (pencegahan) dan model spiral atau security dilemma (dilema keamanan). Berikut adalah penjelasan mengenai kedua model tersebut:

• Model deterrence (pencegahan) menjelaskan alasan di balik perilaku agresif suatu negara dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Teori ini juga menggambarkan perlunya tindakan yang dilakukan untuk menjaga lawan tetap dalam kendali. Negara tersebut akan melakukan tindakan yang menantang lawan untuk melihat reaksinya. Jika negara yang menantang merasa bahwa lawan bersedia berkompromi, maka itu akan menjadi keuntungan baginya dan akan mengambil manfaat dari situasi tersebut. Negara yang menantang akan terus meminta konsesi untuk mempertahankan ambisinya. Namun, jika negara yang menantang menyadari bahwa lawannya memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang diperkirakannya sehingga kemungkinan keberhasilannya kecil, maka negara tersebut akan menghentikan tindakannya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya perang antara kedua belah pihak.
• Model spiral atau security dilemma menjelaskan situasi di mana suatu negara (atau negara pertama) ingin meningkatkan keamanannya dengan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Namun, ketika negara tersebut meningkatkan kemampuannya, hal itu justru meningkatkan ancaman yang dirasakan oleh negara kedua atau negara-negara lain di sekitarnya. Ini menciptakan persepsi negara kedua tentang ancaman agresi, sehingga mereka juga meningkatkan kemampuan pertahanan mereka untuk menjaga diri dari kemungkinan serangan. Negara pertama, melihat reaksi ini, kemudian merasa semakin terancam oleh negara kedua, yang membuatnya meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan lebih agresif. Kondisi ini menciptakan efek spiral karena setiap negara saling merasa terancam oleh negara lain dan meningkatkan pertahanannya sebagai respons. Mereka bersiap menghadapi skenario terburuk dalam mempertahankan negara mereka ketika ancaman semakin meningkat. Kondisi ini dapat memicu perlombaan senjata bahkan eskalasi konflik hingga peperangan. Model spiral ini juga dikenal sebagai security dilemma. Untuk mengatasi kondisi ini, disarankan agar negara membangun kerjasama, kepercayaan, dan institusi dalam lingkungan strategis mereka. Model ini memberikan kritik terhadap model deterrence karena sekarang hampir tidak ada negara yang beroperasi dalam keadaan anarkis.

Namun meskipun demikian langkah-langkah taktis dan strategis dalam bidang bidang ekonomi pertahanan harus senantiasa dilakukan oleh negara misalnya:

• Mengembangkan model-model ekonomi pertahanan khusus untuk Indonesia dengan asumsi yang lebih realistis. Misalnya, melakukan studi yang lebih mendalam untuk mengkuantifikasi ancaman eksternal dan internal dengan lebih akurat.
• Melakukan penelitian khusus tentang industri pertahanan yang semakin penting dalam memperkuat posisi pertahanan negara dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian melalui produksi dan pengembangan teknologi.
• Penelitian untuk memahami ancaman internal, terutama yang relevan dengan Indonesia. Topik-topik yang dapat dikembangkan meliputi pemberontakan dan pemisahan diri, konflik horisontal, terorisme, korupsi, hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Topik-topik ini sangat penting untuk diteliti secara ilmiah di konteks Indonesia.
• Menghadapi perkembangan militer di dunia, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif. Misalnya, mengkaji topik-topik seperti manajemen pertahanan, manajemen anggaran pertahanan, kekuatan persenjataan minimal, perlombaan senjata antar negara, keamanan laut dan perbatasan, penyelesaian konflik dan perdamaian, peperangan asimetris, dan lain sebagainya.