Mulusnya Badrodin Haiti menuju kursi Kapolri setelah sebelumnya ada penolakan dari DPR bukan tanpa sebab. Pasti ada proses panjang dan terjal untuk bisa mengubah pandangan yang awalnya menolak berbalik untuk menyetujui. Tentu pula melalui jalur berliku untuk menggeser persepsi dari yang semula dianggap ‘tamparan eksekutif’ menjadi ‘belaian sayang’ yang diterima DPR terkait pembatalan BG jadi Kapolri dan pengajuan Badrodin sebagai gantinya.
Perseteruan eksekutif dengan legislatif memang wajib dicari solusinya. Jika dibiarkan tetap mengambang maka akan mengganggu kelancaran kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan di sinilah ‘kompromi politik’ dibutuhkan. Win-win solution pun biasanya diambil sebagai jalan tengah yang paling realistis untuk sama-sama menahan diri dari keinginan 100% tercapai.
Maka rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan DPR kemudian diadakan. Seusai rapat yang dilakukan secara tertutup itu, Fraksi PDI P dan Nasdem mengakuitelah mengusulkan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Hal ini pun diamini oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy dan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri Susanto kemudian malah menambahkan keterangannya bahwa sebagian besar Fraksi di DPR telah sepakat mengusulkan hal yang sama ke Presiden Joko Widodo.
Meski Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada usulan posisi Wakapolri bagi Budi Gunawan dalam rapat tersebut (di sini), pada kenyataannya setelah Badrodin Haiti lulus fit and propertest di DPR dan besoknya dilantik jadi Kapolri, jalan terang BG menuju kursi 2 di Kepolisian RI dari detik ke detik semakin tampak nyata. IPW bahkan secara gamblang mengemukakan jika Wanjakti sudah merekomendasikan nama Komjen Budi Gunawan ke Kapolri yang selanjutnya akan diteruskan ke Presiden.
Rabu siang (22/4/2015) skenario itupun dijalankan. Di Mabes Polri Komjen Budi Gunawan akhirnya dilantik menjadi Wakapolri dengan acara sederhana dan tertutup bagi media. Lalu, bagaimanakah publik menanggapinya?
Merunut ke belakang menjelang detik-detik pelantikan Komjen Budi Gunawan. Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya menolak dengan tegas rencana pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan pejabat publik lainnya. Penolakan tersebut terkait dengan status BG sebagai tersangka kasus korupsi suap dan gratifikasi. Meski saat ini kasus tersebut tengah dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri, namun perkara korupsi itu bisa dibuka sewaktu-waktu.
Pernyataan sikap penolakan BG dari Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan upaya untuk mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak memilih BG menempati jabatan publik. ''Etikanya kalau dia tahu banyak penolakan, harusnya dia mengundurkan diri. Biar setengah Polri mendukung dia, tapi ada kontroversi besar yang mengikutinya, maka lebih baik mundur saja,'' ujar Koordinator KontraS Haris Azhar (di sini).
Ketua Tim 9 Syafi’i Maarif malah sempat melontarkan kritik pedasnya dengan mengatakan bahwa polisi baik itu banyak, tapi kenapa memaksakan mengusulkan polisi yang membikin heboh sebagai Wakapolri. Kebingungannya ini diarahkan kepada Wanjakti yang telah mengusulkan nama BG tersebut untuk menduduki kursi 2 di Kepolisian RI (di sini). Sementara anggotaTim 9 Bambang Widodo Umar berpendapat kalau pengangkatan BG sebagai pendamping Kapolri mungkin tidak bermasalah di internal kepolisian. Akan tetapi, ini tentu berbeda bila dilihat dari pandangan masyarakat yang terlanjur menganggap BG tersandung kasus korupsi. Pandangan publik pasti ada yang belum bisa menerima keputusan tersebut (di sini).
Tetapi yang pasti, skenario telah dijalankan dengan baik. Win-win solution sudah dilaksanakan. Legislatif menerima dan eksekutif mesti mengakuinya dan bukan malah saling berkelit dan berdalih tak mengetahuinya. Ini harus diakui sebagai hasil dari kompromi politik. Puas atau tidak, tak menjadi penting lagi karena inilah konsekuensi sebuah kompromi. Pemerintah Jokowi harus secara gentle mengakui.
Lantas, sudah usaikah skenario yang berkaitan dengan BG ataukah terus berlanjut hingga Jenderal Badrodin Haiti selesai masa bhaktinya lalu wakapolri naik menggantikan. Dan misi pun selesai,Budi Gunawan pada akhirnya bisa duduk manis di kursi Kapolri.
Salam gigit jari!
*************************************