Paradigma Baru Pembangunan Pertanian

[caption caption="Pertanian harus dutangani secara komprehensip dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani"][/caption]Pembicaraan pertanian dan petani tidak ada habis habisnya. Bahkan berbagai cara dilakukan untuk memposisikan pertanian dan petaninya sebagai bagian penting permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan dari setiap tahapan pembangunan. Namun permasalahan  itu tetap menyelimuti kehidupan pertanian dan petani. Pertanyaan adalah? apakah pendekatan penyelesaian masalah yang salah atau metodologinya yang belum manjur. Sehingga tidak selalu mengulang dan hanya menjadi pembicaraan dalam setiap kesempatan oleh para pemangku kebjakan, akademisi dan praktisi bahkan aktivis pertanian.

Pendekatan permasalahan pertanian dan petani yang selama ini dilakukan melalui berbagai kebijakan selalu bersifat Top Down bukan Buttom Up. Sehingga pendekatan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan natural, dengan bahasa lain, " pemerintah memaksakan kehendaknya bukan petani yang menginkan kehendaknya". Kaidah ini sama halnya dengan perbedaan pengelolaan keuangan dan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah. Orde baru dengan sentralisasinya menghasilkan tekanan dari pusat dan tidak mampu kreatif  dengan baik dalam pengelola keuangan dan program program pembangunanya, karena hampir 60% instrumen dan mekanisme operasionalnya dikendalikan oleh pusat.

Pola dan pendekatan pembangunan pertanian dengan berbagai dimensi permasalahnya seharusnya menggunakan pendekatan kaidah yang sama yaitu otonomi pembangunan pertanian, dimana daerah diberikan keluasaan untuk menata dan mengarahkan keunggulan sektor pertanian sesuai dengan restra dan target capaian pembangunan. Ide  ini membutuhkan peterjemahan yang sangat mendalam dan membutuhkan pemikiran yang mendalam karena ini bukan hanya mengubah aspek teknis tapi juga akan mengubah sekaligus prilaku seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor mpertanian.

Sektor pertanian yang selama ini cenderung terkendali dari pusat membuat daerah khsusnya petani tidak mampu kreatif dalam menjalankan usahataninya hal ini diperparah oleh kinerja pemerintahan daerah yang rendah atau kurang fokus pada sektor tersebut.