Mohon tunggu...
Mr Sae
Mr Sae Mohon Tunggu... Administrasi - Peneliti

Pemerhati sosial dan kebijakan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Politik Belakang Panggung Jokowi

26 Januari 2015   16:19 Diperbarui: 17 Juni 2015   12:21 222
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Akhir akahir ini muncul istilah POLITIK DIBELAKANG PANGGUNG di tengah tengah suasana politik jelang 100 hari kerja Jokowi. Istilah politik belakang panggung menarik untuk dibahas karena selain istilah ini menarik juga mengandung pengertian ADA APA DIPANGGUNG tersebut, SIAPA SAJA dan APA TUJUANYA, serta SIAPA SUTRADARANYA?

Istilah POLITIK DIBELAKANG PANGGUNG seolah menganulir keberadaan sang presiden sebagai pemilik kuasa dan perancang seluruh kebijakan negara. Atau dalam istilah lain sang presiden tidak memiliki otoritas untuk bisa mengendalikan dan mengelola kebijakan politiknya. Atau, bahwa orang orang yamg dibelakang sang presiden jauh lebih besar kekuasaanya dibandingkan presiden.

Jika politik belakang panggung dimaknai demikian, maka dapat saya simpulkan bahwa sang presiden hanyalah sebuah simbol kenegaraan tanpa memiliki pengaruh besar dalam melakukan berbagai kebijakan termasuk mengelola pergerakan politik. Jika hal ini yang terjadi pada pemerintahan Jokowi dalam jangka pangjang dan jika melihat prilaku dan sikap politiknya akhir akhir ini akan sangat membahayakan Jokowi sebagai kepala negara dan akan merugikan bangsa secara keseluruhan.

Kasus pengusulan BG sebagai calon Kapolri (tersangka) dan Penangkapan BW dan Pandu sebagai petinggi KPK dapat diajdikan sebagai contoh nyata bagaimana mengukur Jokowi dalam mengelola gerakan politik yang berbalut kasus hukum. Publik menyatakan serentak, bahwa kebijakan Jokowi tersebut sangat tidak elegan dan layak untuk lempar ke publik. Secara hukum dan politis kasus tersebut sangat memalukan sang presiden. Pertanyaan saya adalah?APAKAH PIHAK PIHAK YANG DIBELAKANG PANGGUNG TERSEBUT BENAR BENAR BERKUALITAS DAN MEMILIKI VISI YANG JELAS ATAU TIDAK? sehingga kasus BG dan BW menjadi hal yang tidak jelas aspek hukum dan politiknya.

Jika petinggi KPK benar benar melakukan pelanggaran hukum, maka tidak ada lagi lembaga negara di negeri ini yang bersih dan berintegritas, termasuk kepresidenan (Istana), karena diduga kuat kasus BG dan BW sangat bermuatan politik dengan mengendarai kasus hukum.

Dulu terkenal dengan istilah cicak vs buaya, sekarang lebih parah lagi " CIKAK VS BANTENG BUAYA. Pesan sederhana dari seluruh cerita dan sandiwara ini adalah:

CICAK (KPK) AKAN DILEMAHKAN GERAKANYA OLEH BUAYA DAN BANTENG, KARENA JIKA CICAK KUAT AKAN SANGAT MEMBAHAYAKAN BUAYA DAN BANTENG. DENGAN LEMAHNYA CICAK, MAKA BANTENG DAN BUAYA AKAN LELUASA MELAKUKAN GERAKAN APAPUN TERHADAP NEGERI INI KARENA MK, KAPOLRI, KPKDAN LEMBAGA HUKUM LAINYA SUDAH DIKENDALIKAN BANTENG. LAWANYA HANYALAH SATU YAITU HARIAMAU /GAJAH YAITU DPR.

Ujung ujungnya banteng dan buaya akan mengusai negeri ini sesuai dengan keinginan ORANG/PIHAK PIHAK DIBELAKANG PANGGUNG. Maka, benar jika kemudian sang presiden sangat tidak berperan dalam hal ini.

Akan dibawa kemanahkah negeri ini?ini baru 3 bulan Indonesia dalam kendali Jokowi. bagaimana kejadian 4,9 tahun ke depan?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun