Kesejahteraan dan Arah Kebijakan Pertanian

Permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian nasional ke depan semakin nyata disaat perkembangan atau dinamika lingkungan strategis menjadi isu bersama semua negara terutama dalam menghadapi kebutuhan pangan dan persaingan dalam mendapatkan nilai tambah melalui jalur perdagangan dan masifnya pertumbuhan penduduk serta semakin terbatas dan langkanya sumber daya energi terutama dari sektor migas. Persaingan untuk mendapatkan sumberdaya dan penguasaan pasar tidak bisa ditunda bahkan menjadi kebutuhan setiap negara dalam upaya meningkatan pendapatan perkapita dan meningkatan devisa negara terutama melalui jalur import dan eksport komoditas. 

Mengingat situasi demikian, maka sektor pertanian khususnya sebagai sektor utama yang menjadi aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Indonesia sekaligus mengantungkan hidupnya tidak bisa terlepas dari perubahan lingkungan dinamis tersebut dalam upaya mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas usahatani yang digeluti. Petani sebagai organ penting dan utama pembangunan pertanian harus dibangkitkan semangat dan orientasi berusahataninya dengan berbagai pendekatan dan sentuhan pengetahuan dan penguasaan aspek teknis dan non teknis. 

Aspek teknik menyangkut pengusaan petani terhadap berbagai teknologi pertanian sebagai hasil dari adopsi teknologi pertanian dari terutama on farm yang meliputi: penggunaan/pemanfaatan dan penciptaan benih unggul (penangkar), pengelolaan budidaya yang efektif dan efisien, penciptaan dan pemanfaatan mekanisasi pertanian lebih produktif, dan pencapaian nilai tambah yang lebih tinggi/menguntungkan melalui pengelolaan pasca panen yang berorientasi pada kebutuhan pasar domestik dan internasional. Sementara terkait aspek non teknis adalah penguatan sisi kelembagaan petani baik melalui kelompok tani dan gabungan kelempok tani dengan melakukan kemitraan dengan stake holder atau berbagai pihak yang mampu mensupport  usahataninya dengan prinsip saling menguntungkan.

Titik krusial dan permasalahan utama dalam konteks sosial ekonomi dari proses dan hasil pembangunan pertanian melalui berbagai regulasi dan kebijakan adalah?seberapa besar dan signifikan hubungan antara perencanaan, anggaran dan produksi yang dihasilkan serta hubunganya dengan tingkat kesejahteraan petani. 

Kesejahtraan petani melalui peningkatan pendapatan merupakan indikator yang paling penting dibandingkan capaian produksi itu sendiri karena terkait produksi impatnya lebih mengarah kepada keuntungan pohak ke dua dan ketiga (pelaku pasar dan pemerintah) untuk itu pemerintah juga harus memapu memastikan tingkat kesejahteraan petani dari proses capaian yang telah dihasilkan. Sehingga kesejahteraan petani menjadi ukuran utama terhadap keberhasilan pembangunan pertanian. Indikator kesejahteraan petani bisa didekati melalui tingkat kemiskinan, gini rasio di desa, nilai tukar petani ( NTP) dan nilai usaha tingkat petani (NUTP). Empat pendekatan ini bisa dijadikan alat ukur kesejahteraan petani dan sekaligus sebagai variabel alat ukur seberapa besar pembangunan memberikan dampak perunahan naik turunya angka masing-masing indikator. 

Untuk menapai sasaran atau target keberhasilan pertanian ditegah banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke kedepan sektor pertanian , pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus mampu fokus pada program terkait permasalahan utama masyarakat yaitu tingkat kesejahteraannya. 

Fokus tersebut diarahkan pada: (1) pembangunan dan pengembangan embung dan lainnya sebesar 4 juta hektar. Embung tersebut memiliki peran dan fungsi khusus dalam mensupply air sebagai kebutuhan utama tanaman khususnya tanaman pangan  terutama dalam menghadapi musim kering atau kemarau peran embung sangat signifikan, (2) pemanfaatan dan pemaksimalan peran daerah perbatasan sebagai potensi lumbung pangan terutama di 7 daerah perbatasan nasional (malysia, singapura, philiphina, rapublik palau, timor leste, australia dan papua nugini. 6 daerah ini merupakan tepian wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pada umumnya memiliki potensi perdagangan strategis namun sumberdaya pertanian dan yang lainnya belum dikelola dan dimaksimalkan kontribusinya terhadap nilai ekspor dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk itu daerah ini harus mendapatkan perhatian khusus dan serius pembangunan pertanian dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, (3) pengembangan pangan organik sebagai sumber kebutuhan pasar dan masyarakat domestik dan dunia mengingat kebutuhan akan kesehatan semakin meningkat, (4) pengembangan dan masalisasi pertumbuhan dan supply daging melalui program dan kegiatan pengembangan sapi indukkan wajib bunting (SIWAB) dengan target 4 juta iseminasi buatan (IB), (5) pengembangan kawasan hortikultura dan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) nasional. 

Upaya ini rangka mengantisipasi potensi terjadinya inflasi terhadap komoditas pokok di waktu waktu tertentu terutama menjelang hari-hari besar, dan KRPL mampu menjadi pembendung laju inflasi dengan memaksimalkan pengembangan pertanian di pekarangan rumah, (6) pembangunan dan revitalisasi pabrik gula nasional. 

Permasalahan mendasar pada sistem pergulaan nasional adalah terkait inefisensinya pabrik gula (PG) yang berdampak pada tingkat rendemen yang dihasilakan pabrik dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Sehingga perbaikan pabrik gula menjadi hal pemnting dan mendasar yang harus di perbaiki oleh pemerintah, dan (7) hilirisasi sektor pertanian, sehingga mampu menjadi sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDRB dan devisa negara. Hilirasi mengarah pada modernisasi sektor pertanian dengan dukungan penguatan sektor hilir baik menyangkut pengembangan industrialisasi dan peningkatan penguasan pasar dan nilai tambah yang diperoleh dari aktivitas perdagangan.