Menghadang Melemahnya Pertumbuhan Ekonomi

Negara dalam kesulitan anggaran karena target capaian pajak diluar dugaan meleset atau tidak melampui target dari yang di estimasi sebelumnya. Tambahan anggaran dari paket kebijakn fiskal tahun 2015 yaitu melalui pencabutan subsidi BBM belum mampu memberikan tambahan signifikan terhadap kapasitas fiskal tahun 2016, justru situasi yang terjadi adalah? 

Inflasi meningkat yang mengakibatkan daya beli berkurang dan pertumbuhan ekonomi tidak progresif. Ini merupakan efek ganda dari belum sinerginya antara regulasi/kebijakan fiskal dan moneter. 

Pemerintah dihadapan pada pilihan yang sangat sulit untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama anggaran sebagai syarat pendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja negara mengalami terbatas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran terutama dari belanja dinas dan belanja non modal. Harapanya dari pemangkasan ini adalah penghematan anggaran dan realokasi belanja untuk mendukung sumber sumber pertumbuhan eknomi.

Salah satu sumber potensial penerimaan negara adalah pajak dan retribusi serta penerimaan pemerintah daeri bagi hasil pajak dan non pajak (sumber daya alam). 

Untuk itu menyikapi kondisi lesunya penerimaan pemerintah tersebut perlu di lakukan upaya maksimalisasi dalam peningkatan sumber seumber pendapatan negara khususnya dari pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang kurang progersif merupakan agregasi dari memburuknya kinerja di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Untuk itu masing masing kepala daerah harus mengambil langkah langkah operasional dalam rangka menekan laju angka pengangguran dan kemiskinan dengan meningkatkan berbagai bentuk investasi di daerah dengan dukungan birokrasi yang dinamis dan aktif. Daerah harus mampu membaca peotensi dan peluang peluang sumber ekonomi yang diikuti oleh pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. 

Jadi permasalahan melemhaknya pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tumpukan permasalahanya pada pemerintah pusat semata tapi daerah juga memiliki andil. Langkah langkah kongkrit pemerintah pusat dan daerah perlu di ambil secara sinerga baik program dan kegiatan melalui jalur anggaran APBD dan APBN. Fokus pada program dan kegiatan prioritas dan menghindari belanja negara dan daerah yang tidak memberikan efek pertumbuhan atau investasi.