Pulau Kalimantan dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari tambang hingga hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Namun, di balik kekayaan tersebut, Kalimantan menghadapi persoalan mendalam seperti ketimpangan pembangunan yang mencolok antar provinsi. Ketimpangan ini tercermin dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Koefisien, yang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih jauh dari merata. Provinsi seperti Kalimantan Timur memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat atau Kalimantan Utara, mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan. Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa harapan baru bagi pembangunan di Kalimantan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan besar, apakah pembangunan IKN dapat menjadi katalisator untuk mengurangi ketimpangan di seluruh Kalimantan atau justru memperburuk kesenjangan yang ada? Topik ini dipilih karena ketimpangan bukan hanya isu sosial dan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Dengan fokus pada Pulau Kalimantan, esai ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan memengaruhi pembangunan manusia di seluruh provinsi di pulau tersebut, serta menganalisis potensi dampak pembangunan IKN terhadap dinamika ketimpangan tersebut. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ketimpangan di Kalimantan tetapi juga menjadi masukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 743.330 Km persegi dan terdiri atas lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Luasnya wilayah pulau Kalimantan diikuti dengan melimpahnya sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Lahannya yang subur menjadikan Kalimantan sebagai tempat budi daya tanaman pertanian, khususnya perkebunan seperti kelapa sawit, karet, cengkeh dan lain-lain. Kalimantan juga dikenal sebagai penghasil sumber daya tambang. Batu bara, emas, timah, dan bauksit adalah beberapa dari banyak sumber daya tambang yang dapat ditemukan di pulau ini. Sebagian besar ekonom percaya bahwa melimpahnya sumber daya alam (SDA) sejatinya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan suatu wilayah. Merujuk pada temuan Rahma et al (2021), provinsi-provinsi di Kalimantan memiliki nilai indeks ketergantungan SDA yang tinggi. Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berada pada 10 besar wilayah dengan indeks ketergantungan SDA yang tinggi, bahkan provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks ketergantungan SDA paling tinggi diantara 38 provinsi Indonesia. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II tahun 2023, yang mana Provinsi Kalimantan Timur telah menyumbang sebagian besar PDRB pulau Kalimantan dengan kontribusi utama berasal dari hasil alam, yaitu sektor pertambangan. Pertambangan di pulau Kalimantan merupakan sektor yang paling banyak dieksplorasi dan menjadi pilar penting bagi perekonomian. Namun, industri tambang yang berkembang pesat juga dapat membuat orang lebih tertarik bekerja di sektor tambang daripada sektor lain, sehingga sektor lain bisa terabaikan dan ekonomi bisa terlalu bergantung pada sektor tambang saja. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat menyebabkan kemiskinan. Meskipun kekayaan sumber daya alam tersebar di seluruh Kalimantan, perbedaan dalam pengelolaan, infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar menyebabkan disparitas dalam pembangunan manusia di setiap provinsi. Ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi di setiap provinsi di Kalimantan adalah tantangan utama yang memperlambat pembangunan manusia di pulau ini.
Pembangunan ekonomi daerah kepulaun sering terjadi ketimpangan baik dari jumlah penduduk dan jumlah pengangguran yang relatif besar, infrastruktur kurang memadai, serta sarana dan prasana pendidikan serta kesehatan yang belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tipologi daerah Pulau Kalimantan dilihat dari indikator fundamental ekonomi daerah dengan menggunakan data sekunder provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan analisis daerah dengan waktu penelitian tahun 2015-2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik sesuai dengan data yang tersedia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pulau Kalimantan memiliki ketimpangan yang cukup tinggi, PDRB Perkapita dan IPM/HDI secara bersama-sama memiliki nilai tinggi, artinya bahwa ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB tinggi, tetapi IPM/HDI rendah dan sebaliknya. Kalimantan Utara merupakan daerah dengan kategori cepat maju dan cepat tumbuh karena memiliki nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, Kalimantan Timur yang memiliki kualifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, yakni dengan pendapatan tinggi diikuti juga oleh IPM/HDI, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masuk kategori daerah potensial atau daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM/HDI rendah.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan  yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa.
Ketimpangan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan manusia, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya seperti Pulau Kalimantan. Kondisi ini mengacu pada distribusi yang tidak merata atas pendapatan, akses layanan, atau sumber daya di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Taylor dan Libert (1995) mendefinisikan ketimpangan sebagai ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya atau peluang yang tersedia. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Koefisien, yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan atau pengeluaran menyimpang dari pemerataan sempurna. Ketimpangan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke sektor pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Dalam konteks pembangunan manusia, ketimpangan ini menjadi hambatan besar karena memengaruhi kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, misalnya, sering kali menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka atau terpaksa mengakses pendidikan yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada pembentukan modal manusia yang berujung pada kesenjangan yang lebih besar di masa depan.
Dalam teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia diartikan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang layak. Untuk mengukur kesejahteraan manusia, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sementara dimensi pendapatan dilihat melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Tingginya nilai IPM menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik serta kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat upaya untuk meningkatkan IPM, ketimpangan ekonomi sering kali membatasi akses kelompok tertentu terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam banyak kasus, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, yang berujung pada rendahnya angka harapan hidup. Selain itu, ketimpangan pendapatan dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena peluang ekonomi terdistribusi secara tidak merata. Akibatnya, pembangunan manusia menjadi tidak optimal, dan kesenjangan sosial semakin melebar.
Pulau Kalimantan, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan signifikan terkait ketimpangan ini. Ketimpangan antarprovinsi di Kalimantan sangat mencolok, terutama dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kalimantan Timur, yang kini ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, memiliki tingkat pembangunan manusia yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di pulau tersebut. Namun, distribusi pembangunan yang tidak merata menimbulkan kekhawatiran bahwa ketimpangan di wilayah lain di Kalimantan dapat semakin memburuk. Penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN membawa peluang besar untuk mengatasi ketimpangan, tetapi juga berpotensi memperburuknya jika pembangunan tidak dilakukan secara inklusif. Dengan investasi besar-besaran pada infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah IKN, ada harapan bahwa pembangunan ini dapat menciptakan efek spillover yang positif bagi provinsi lainnya di Kalimantan. Namun, jika perhatian dan anggaran hanya terpusat pada wilayah IKN, provinsi lain di Kalimantan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dikhawatirkan akan semakin tertinggal. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan di Kalimantan Timur dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh Pulau Kalimantan. Investasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur harus didistribusikan secara adil agar ketimpangan dapat diminimalkan. Dengan cara ini, pembangunan manusia di Kalimantan dapat berjalan optimal, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Ketimpangan bukan hanya tantangan ekonomi, tetapi juga sosial yang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua provinsi di Kalimantan dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penetapan IKN harus menjadi momentum untuk mengatasi ketimpangan, bukan memperburuknya, demi mewujudkan pembangunan manusia yang lebih merata di seluruh Pulau Kalimantan.Â
Dalam konteks Kalimantan, pembangunan IKN menjadi peluang strategis untuk mengurangi ketimpangan antar provinsi. Dengan investasi di Kalimantan Timur, diharapkan akan terjadi efek domino yang meningkatkan konektivitas, memperluas pasar kerja, dan membuka akses layanan publik di provinsi lain. Sebagai contoh, pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan distribusi barang dan jasa ke provinsi tetangga seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Selain itu, migrasi tenaga kerja yang lebih terampil ke IKN dapat memberikan peluang transformasi pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lokal di sekitarnya. Namun, potensi dampak negatif tidak dapat diabaikan. Jika kebijakan pembangunan tidak memperhatikan pemerataan, ada risiko bahwa Kalimantan Timur akan menjadi pusat pertumbuhan yang eksklusif, sementara provinsi lain tertinggal jauh. Konsentrasi investasi di IKN dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial di Kalimantan, terutama jika infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di provinsi lain tidak mendapat perhatian yang seimbang. Ketimpangan ini dapat memicu migrasi penduduk dari wilayah tertinggal ke IKN, yang pada akhirnya memperburuk masalah urbanisasi dan tekanan sosial di ibu kota baru.
Gini Koefisien setiap provinsi di Kalimantan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang bervariasi antarwilayah. Grafik bar chart yang menggambarkan Gini Koefisien per kabupaten/kota di Kalimantan ini memberikan gambaran nyata tentang perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Timur memiliki Gini Koefisien tertinggi di Pulau Kalimantan. Pada Maret 2024, Gini Koefisien Kalimantan Timur tercatat sebesar 0,321, menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang strategis dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah tersebut. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Gini Koefisien sebesar 0,301. Gini Koefisien adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah. Nilai Gini Koefisien berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Dengan demikian, nilai Gini Koefisien yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang lebih besar. Meskipun Kalimantan Timur memiliki Gini Koefisien tertinggi di Kalimantan, penting untuk mencatat bahwa nilai ini telah menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan perbaikan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut.Â
Sebagai provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi IKN, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Investasi besar dalam infrastruktur, sektor bisnis, dan pengembangan kawasan perkotaan di IKN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan risiko jika manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata, terutama kepada masyarakat lokal dan wilayah lain di Pulau Kalimantan.Ketimpangan yang tercermin dari Gini Koefisien di Kalimantan Timur dapat menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan IKN berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pembangunan manusia di wilayah tersebut, misalnya dengan membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini relevan dengan teori spillover effect, di mana pembangunan di satu wilayah dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi wilayah lainnya. Jika tidak dikelola dengan kebijakan yang inklusif, pembangunan IKN berisiko memperparah ketimpangan, terutama karena konsentrasi investasi dan pekerjaan di sekitar wilayah perkotaan. Sebaliknya, jika pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan redistribusi manfaat, misalnya melalui pelatihan tenaga kerja lokal, investasi di sektor pendidikan, dan infrastruktur yang menghubungkan seluruh Kalimantan, IKN dapat menjadi katalisator untuk mengurangi ketimpangan di seluruh pulau. Dalam konteks ini, pembangunan IKN harus diarahkan untuk tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pusat pemerataan pembangunan di Kalimantan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN menciptakan akses yang lebih luas terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, dan mendorong sinergi antardaerah di Pulau Kalimantan. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memiliki peluang untuk menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sekaligus meningkatkan pembangunan manusia, tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di seluruh Pulau Kalimantan.
