Serikat Buruh Batal Demo, kok DPR Tetap Lanjut Bahas Omnibus Law Cipta Kerja?

Rieke berpendapat, seharusnya tidak perlu pemerintah membuat opini publik sehingga membuat situasi jadi keruh dan DPR seakan disalahkan karena melanjutkan pembahasan Omnibus Law padahal DPR mengikuti mengikuti tatacara penyusunan UU yang berlaku..

Belum adanya Surat Presiden yang meminta pencabutan/penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja juga dibenarkan oleh Anggota Panja Fraksi Golkar Firman Subagyo, sementara Wakil Ketua Panja dari Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta pemerintah tak memberikan informasi berbeda di publik sehingga tak timbul kesan bahwa DPR memaksakan pembahasan tersebut (Reaktor.co.id, 28 April 2020).