Tidak harus selalu beramai-ramai memacetkan jalan, berorasi di bawah terik matahari, atau bakar-bakar ban; para mahasiswa berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang termasuk kelompok ekonomi kurang mampu mengingatkan pemerintah untuk memberikan hak mereka mendapat beasiswa untuk kelangsungan studi dengan menggunakan media sosial sebagai ajang penyampai aspirasi.
Program Bidik Misi bagi mereka telah dihapus pemerintah sejak Oktober 2019 dan diganti dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berlaku mulai tahun ini, namun karena semester baru sudah berjalan namun KIP Kuliah tak jelas kapan terbitnya, maka mereka pun ramai-ramai menuntut dikembalikannya Bidik Misi melalui Twitter serta situs petisi online (Pikiran Rakyat, 15 Februari 2020).
Para pejuang kuliah itu memanfaatkan laman Change.org untuk merilis petisi untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari mahasiswa-mahasiswa yang senasib.
Isi petisi, sebagaimana dilansir Pikiran Rakyat, berisikan curhatan dan tuntutan pada pemerintah yang intinya mempertanyakan bagaimana realisasi program KIP Kuliah dan, bila memang regulasi belum memungkinkan, lebih kembali saja pada program Bidik Misi.
Lia Amelia dari Pringsewu (Lampung) menggerakkan penandatanganan petisi online itu dengan kalimat pembuka 'Halo! Apa kabar KIP Kuliah? Jika belum siap #kembalikanBidikMisi'
Dia menulis bahwa sebagai anak dari keluarga tidak berada, dia dan sebagian besar pejuang PTN 2020, sangat berharap pada tiang regulasi pemerintah untuk meringankan beban orangtua untuk membiayai studi mereka. Saat KIP tak kunjung keluar, dia mempertanyakan nasibnya dan kawan-kawan sepenanggungan.
Apalagi, menurut Lia, dia dan kawan-kawan merasa dipersulit dengan ' ... tidak bisanya penggunaan SKTM untuk para pendaftar KIP-K. Saya menulis ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan atau sebagainya,saya hanya resah dan terpanggil untuk membuat petisi ini untuk mewakili teman-teman yang berjuang bersama saya tahun ini,saya hanya ingin kepastian untuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang KIP-K yang sampai sekarang tidak beredar kabar sama sekali padahal pendaftaran SNMPTN sudah berjalan'.
Dia menutup himbauannya dengan santun, 'Mohon maaf jika memang saya lancang,saya hanya ingin mengatakan bahwasanya untuk para pengendali kebijakan yang mencanangkan kebijakan pengedaran KIP-K ini jika memang belum siap mohon #kembalikanbidikmisi.'Aspirasinya bersambut, ratusan orang menyetujui dan menandatangani petisi online tersebut dan gaungnya pun sampai ke zona Twitter dimana tagar #kembalikanBidikMisi menjadi trending topic (Pikiran Rakyat, 15 Februari 2020).
Unjuk rasa cerdas mereka mulai berbuah manis berupa berita tentang rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuka pendaftaran KIP Kuliah pada 21 Februari 2020 bagi 400 mahasiswa, sementara sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa KIP-Kuliah akan dialokasikan bagi 818 mahasiswa termasuk para penerima Bidik Misi (Pikiran Rakyat, 17 Februari 2020).
Kini, menurut Plt Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti Nurwadani, Kemendikbud dibantu Kementerian Hukum dan HAM tengan bekerjasama untuk merampungkan Peraturan Menteri untuk merealisasikan rencana tersebut.
Â
