Contoh Pemikiran Emile Durkheim dan Aliran Pemikiran Positivisme
Pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu:
- Teori solidaritas sosial, Menurut DurkheimSolidaritas sosial ada 2:
1. Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatanwarganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama.
2. Solidaritas yang organis terdapat pada msyarakat yang heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks.
- Teori fakta sosial, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu.
- Teori tentang agama, Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama adalah satu dan sama. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri dalam fakta sosial non material. Agama menurut Durkheim berasal dari masyarakat itu sendiri.
- Teori bunuh diri, Durkheim memiliki asusmsimengenai fakta sosial yang melatarbelakangi fenomena bunuhdiri sekaligus kenapa suatukelompok memiliki angka bunuhdiri yang lebih tinggi. Durkheim menggunakan dua cara yang salingberhubungan untuk mengevaluasiangka bunuh diri. Pertama, denganmembandingkan suatu tipemasyarakat atau kelompok dengantipe lain. Kedua, dengan melihatperubahan angka bunuh diri dalamsebuah masyarakat atau kelompokdalam rentang waktu tertentu.
Aliran pemikiran Positivisme:
- Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) mempunyai empat unsur yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.
- Teori hukum murni, mengkosentrasikan diri pada hukum semata-mata, dan berusaha membebaskan ilmu pengetahuan dari campur tangan ilmu-ilmu pengatahuan asing, seperti Psikologi, dan Etika. Hukum tidak bisa dijadikan sebagai obyek penelitian social.
Hasil Review Book yang berjudul "SOSIOLOGI HUKUM (The Sociology of Law)"
Penulis: Roger Cotterrell (2012)
Penerbit: Bandung-Nusamedia
Hukum tumbuh atau seharusnya tumbuh dari adat istiadat. Ia adalah bayang-bayang dari adat istiadat tetapi dikenal sebagai mendapat dukungan dari kekuatan negara. Budaya tradisional dan adat istiadat berubah secara perlahan seiring dengan perubahan kondisi kehidupan tetapi hanya ada sedikit ruang untuk mengubahnya secara fundamental. Terdapat masalah mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial, yang mana masalah mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial jelas merupakan sebuah persoalan sentral dalam teori yang sudah dipelajari, tetapi dalam masyarakat Barat kontemporer persoalannya kini mendapatkan bentuk barunya. Menurut argumen Renner, hukum dapat beradaptasi dengan keadaan sosial yang berubah tanpa harus mengubah bentuk dan strukturnya. Konsep-konsep hukum dapat tetap berada dalam bentuk yang sama sambil mengubah fungsi-fungsi sosial mereka secara fundamental.
Menurut Llewellyn hukum memiliki beberapa tugas. Pertama, hukum sebagai alat kontrol sosial. Kedua, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Ketiga, sebagai alat untuk mengarahkan dan mengarahkan kembali terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat, Keempat, untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap
badan otoritas atau pemerintah. Kelima, sebagai alat pemungutan sosial.
Menurut Arnold yang ada dibukunya yang berjudul The Symbols of Government, hukum pada dasarnya adalah sebuah cara berpikir tentang pemerintah, sebuah wadah bagi simbol-simbol sosial yang penting secara emosional bagi kebebasan berkontrak, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan pribadi dan politik, tanggung jawab moral yang banyak diantaranya tidak konsisten apabila diaplikasikan secara praktis dengan makna yang mereka miliki sebagai cita-cita simbolik. Gagasan bahwa hukum memiliki fungsi-fungsi simbolik menunjukkan bahwa keefektifan sebuah undang-undang tidak harus tergantung pada apakah ia dapat digunakan atau diselenggarakan.
