Sebagai wujud komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) untuk bersama-sama melakukan eksplorasi potensi konektivitas pembayaran berbasis fast payment di kawasan. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) dalam menjajaki potensi konektivitas pembayaran berbasis fast payment di kawasan melalui pelaksanaan Proyek Nexus.Â
Kerja sama tersebut sekaligus menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan yang ditandatangani oleh kelima bank sentral pada 14 November 2022 silam.
  Penguatan konektivitas pembayaran dikawasan ASEAN ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat,transparan,dan inklusif.Dengan demikian kolaborasi antar bank sentral ASEAN ini diharapkan dapat mendukung pengembangan konektivitas pembayaran yang lebih maju di masa yang akan datang.
  Kolaborasi antar kawasan dalam sistem pembayaran ini juga menjadi kunci untuk mempercepat pemuihan ekonomi,sehingga diharapkan ke depannya negara -- negara lain dapat mengikuti inisiatif dan kepemimpinan Bank Indonesia dalam penguatan konektivitas pembayaran di kawasan ini dan menjadikannya sebagai rujukan untuk mengimplementasikan sistem pembayaran lintas batas.
Untuk mempercepat konektivitas pembayaran ASEAN perlu mendorong pembangunan infrastruktur penunjang, mempercepat adopsi pembayaran digital di negara masing-masing, mengembangkan sumber daya manusia untuk mengawasi pembayaran regional, dan memperkuat keamanan cyber.Strategi ini diharapkan dapat mencapai tujuan visi ASEAN setelah 2025 yaitu penggunaan metode pembayaran lintas negara kawasan ASEAN.
   Dengan adanya konektivitas pembayaran lintas negara terdapat beberapa hal yang terjadi seperti:
  Pertama , pembangunan konektivitas lintas negara di masa depan memiliki tantangan dan risiko, antara lain persepsi tarif mahal dan proses yang lama, tidak inklusif, dan kurang transparan.Sementara itu, pembayaran lintas negara menghadapi variasi regulasi, mode bisnis, proses, spesifikasi pembayaran disetiap negara.
Kedua,untuk mengatasi tantangan tersebut dan risiko pada poin pertama tersebut.Pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pembayaran harus bersinergi. Otoritas harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara.
   Disamping itu dengan ekonomi global yang lebih mudah dan tanpa batas, medesak pembayaran lintas negara untuk lebih cepat, lebih murah,lebih transparan,dan dapat diakses oleh siapa saja.Oleh karena itu , konektivitas sistem pembayaran digital ini menurutnya dapat digunakan untuk transaksi seperti keperluan barang -- barang UMKM hingga pariwisata atau kegiatan wisatawan.Maka dari itu kita mulai dengan QR Cross border, fast payment cross border dan menggunakan mata uang lokal masing- masing negara.
   Presiden mengatakan pembayaran digital lintas negara ASEAN merupakan wujud nyata dari komitmen transformasi digital, salah satu poin kesepakatan negara G20, yang menjadi kunci pemulihan ekonomi berkelanjutan.Utamanya pemulihan ekonomi menjadikan yang kuat secara inklusif dan kolaboratif.Karena kemudahan akses pembayaran akan memberi dampak besar bagi ekonomi khususnya sektor pariwisata,perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat.Sementara itu dari sisi pelaku usaha sudah siap menjalankan sistem tersebut.Saat ini hampir selurung pemangku kepentingan jasa pembayaran sudah mengimplementasikan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).
   Dengan adanyan peningkatan konektivitas pembayaran ASEAN masyarakat menjadi sejahtera dan lebih mudah dalam melakukan pembayaran regional. Sehingga dalam kesempatan ini masyarakat utamanya para pelaku UMKM lebih meningkatkan usahanya untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dengan adanya kemudahan konektivitas pembayaran ASEAN ini.
