Pangkalpinang, lembaga pariwisata dan pencinta alam mahasiswa Islam (Leppami) cabang Bangka Belitung mengadakan diskusi rakyat mengenai kesadaran ekologis, akankah Babel diambang kehancuran? Yang dihadiri oleh gerakan mahasiswa Bem kampus, Mapala dari berbagai kampus. Kegiatan yang berlangsung di sekertariatan HMI Babel pada malam rabu di isi oleh narasumber dari direktur walhi yaitu Retno Budi dan Indra Ambalika dosen UBB.
Anwar Hadi, SE,sy selaku direktur Leppami mengatakan kenapa kita ambil tema mengenai kesadaran ekologis? Karna menimbang permasalahan penolakan masyarakat terhadap KIP yang berada di perairan laut Babel bukan masalah yang sepele karna menyangkut kehidupan orang banyak. Sudah seharusnya peran gerakan mahasiswa sebagai agent of change, control sosial berevolusi untuk kesadaran ekologis terbebas dari jajahan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan perairan laut semakin tercemar. Imbuhnya
Sementara itu Ovis Rahmad Setiadi juga mengatakan Kerusakan laut yang dialami masyarakat Babel sudah seharusnya pemerintah tegas mengatasi semua ini, apalagi beberapa hari belakangan ini protes keras yang dilakukan oleh berbagai elemen aktivis untuk menolak aktivitas penambangan laut lepas pantai Kapal Isap Produksi (KIP) diperairan laut seperti pantai matras dan teluk kelabat belinyu belum juga terselesaikan dikarenakan pemerintah molor dan bobok siang dalam menganalisis apa yang akan terjadi jika KIP terus dibiarkan mungkingkah konflik horizontal akan terjadi dimasyarakat? Dan jangan sampai aparat dibenturkan dengan masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas permasalahan ini.
Protes penolakan atas KIP di Perairan Matras dan teluk kelabat tidak bisa dibiarkan berlarut larut oleh pemerintah daerah maupun provinsi karna itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak di daerah tersebut terutama nelayan yang menghabiskan waktu untuk mencari nafkah sebagai pelaut. Jika pembiaran dilakukan terus menerus justru akan membuat persoalan bisa berujung anarki. Ujarnya
Biar M Yamin, SE,MH menegaskan Pemerintah daerah harus bertindak cepat, tepat dan tuntas mencari solusi atas penolakan masyarakat. "Langkah cepat mesti dilakukan untuk menghindari gesekan yang berujung tindakan pengrusakan atau kekerasan, jangan sampai menimbulkan konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat serta aparat keamanan.
Langkah kongkrit memang jalan satu-satunya dalam menghadapi permasalahan KIP yang terjadi di Babel saat ini. Jika pertambangan harus dibiarkan harus ada solusi yang baik untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, jangan hanya mementingkan kepentingan indivindu semata. Pemerintah harus bergerak, bertindak bukannya tidur disiang hati dalam mengatasi semua ini apalagi dizaman era kapitalisme menuju revolusioner bermental baja demi terwujudnya daerah berkemajuan. Tuturnya
Anwar Hadi, SE,sy
Direktur Leppami Bangka Belitung
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI