Apakah seseorang rasis atau humanis, relawan atau matre, moderat atau ekstrem, dalam proses menentukan pilihannya pada Pilgub DKI 2017? Mungkin iya, barangkali tidak. Tapi mari melihatnya dengan mengacu pada diskursus tentang karakter dasar kekuasaan.
Kekuasaan atau power, pada dasarnya, memiliki sifat memaksa. Oleh karena unsur pemaksaan mengandung makna kezaliman yang merugikan salah satu pihak, maka muncullah peraturan. Pada awalnya, peraturan yang mengelola relasi penguasa dan yang dikuasai itu dibuat sangat sederhana, karena persoalannya masih sederhana.
Ketika relasi penguasa dengan yang dikuasai semakin kompleks, peraturannya pun ikut makin kompleks. Sampai akhirnya kita mengenal undang-undang, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut act, yang bermakna kumpulan peraturan yang mengatur cara dan mekanisme bertindak.
Apakah karakter kekuasaan yang memaksa itu berubah dengan adanya peraturan atau undang-udang? Tidak juga. Kekuasaan tetap mempertahankan karakter dasarnya: yaitu memaksa, meskipun diatur seketat bagaimanapun.
Bila dikaitkan dengan Pilgub 2017 – atau di pemilu apapun levelnya dan di mana pun – ketika sebuah parpol mencalonkan pasangan calon, kebanyakan orang tidak sadar bahwa publik dipaksa untuk memilih pasangan calon itu. Ketika parpol atau kumpulan beberapa parpol mengajukan pasangan calon lainnya, dan mungkin muncul pasangan calon ketiga dan keempat, berarti setiap parpol pengusung ingin memaksakan kehendaknya agar publik memilih kandidat jagoannya.
Ketika akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan, sebutlah, tiga atau empat pasangan calon, berarti publik dipaksa untuk memilih hanya tiga atau empat pasangan calon itu. Tidak ada pilihan lain.
Artinya, bahkan sejak proses awal untuk menuju sebuah kursi kekuasaan, karakter pemaksaan itu sudah dimulai, dan memang begitulah karakter dasar kekuasaan. Pada level ini, memang diperlukan peraturan, syarat ditentukan, kriteria ditetapkan. Tujuannya, mengelola pemaksaan.
Dan “faktor pemaksa” pada setiap pemilu itu cukup beragam. Namun biasanya didiskusikan pada tiga isu utama: uang, ras dan agama.
Yang paling utama adalah uang, karena itulah muncul istilah “money politics”. Jadi ketika jubir parpol menegaskan bahwa tidak ada “mahar” dalam proses pencalonan seorang dan/atau pasangan kandidat yang diusungnya, menurut saya itu kebohongan publik. Dan publik yang percaya, mungkin karena tidak paham, atau sedang menikmati dirinya sedang tertipu.
Karena itu, kalau seseorang menentukan pilihan, karena terpengaruh oleh faktor uang (melalui iklan atau serangan fajar misalnya), baik langsung oleh sang kandidat ataupun tidak langsung melalui jaringan pendukungnya, itu normal bung. Sebab dia sedang mengikuti ritme salah satu faktor pemaksa dalam setiap pemilu: uang. Betapapun dia membantahnya dengan mengatakan, pilihan saya mengacu pada pertimbangan rasional. Loh, memangnya pilihan yang mengacu pada pengaruh duit bukan pertimbangan yang rasional. Rasional juga, Bung.
Faktor pemaksa lainnya adalah soal keyakinan keagamaan. Ini bukan soal baru, dan kita tidak boleh berimajinasi lugu bahwa isu keagamaan bisa dihilangkan dalam setiap pemilu. Mungkin hanya orang yang sedang tidak serius beragama, yang bisa mengenyampingkan faktor agama ketika menentukan pilihan dalam sebuah pemilu. Jujur pada diri sendiri, kenapa sih.
