[caption id="attachment_320413" align="aligncenter" width="474" caption="Jefri bersama tiga rekannya anggota Paskibraka 2014 asal Papua dan Papua Barat. (Foto: merdeka.com)"][/caption]
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan perselisihan hasil Pilpres 2014, maka dengan sendirinya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut sekaligus mengukuhkan Joko Widodo (Jokowi) dan Moh. Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang Pilpres 2014.Putusan itu bersifat FINAL dan MENGIKAT, artinya tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat menganggu-gugat hasil kemenangan tersebut. Pasangan Prabowo-Hatta melalui juru bicara Koalisi Merah Putih juga sudah mengakui kekuatan hukum putusan MK tersebut.
"Kami Koalisi Merah Putih mengakui keputusan MK sebagai institusi yang menangani, mengadili, dan memutuskan hasil akhir pilpres," kata juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, Kamis (21/8/2014) malam. http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/21385001/Koalisi.Merah.Putih.Akui.Putusan.MK.sebagai.Hasil.Akhir.Pilpres
Satu hari menjelang putusan MK tersebut, Presiden terpilih Jokowi dalam kapasitasnya masih sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta menerima kunjungan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2014 yang pada 17 Agustus 2014 bertugas di Istana Merdeka Jakarta.
Dalam kesempatan dialog dengan anggota Paskibraka tersebut, Presiden terpilih Jokowi memanggil beberapa orang perwakilan anggota Paskibraka untuk bisa ditanya-tanya. Salah satunya adalah Jefry A. Rumayom dari Provinsi Papua.
Inilah dialog Presiden Terpilih Jokowi dengan Jefry A. Rumayom sebagaimana dirilis Kompas.com Rabu siang, 20 Agustus 2014 yang lalu. http://regional.kompas.com/read/2014/08/20/19522001/Jokowi.Senang.Paskibraka.Asal.Papua.Tidak.ABS.
Jokowi bertanya soal perbedaan kualitas pendidikan di Papua dengan daerah lainnya. Mengingat, selama tiga minggu berada di Jakarta, Jefri berkumpul bersama kawan-kawan Paskibraka dari seluruh Indonesia.
“Beda. Kalau di Papua, upacara tidak ada yang ikut,” ujar Jefri.
(maksud Jefri, peserta upacara 17 Agustus di Istana Negara itu luar biasa banyaknya. Berbeda dengan upacara di tempat kelahirannya di Papua, peserta yang ikut tentu saja tidak sebanyak yang dilihatnya di Istana Negara tersebut. Padahal pertanyaan Jokowi adalah mengenai perbedaan kualitias pendidikan di Papua dengan daerah di luar Papua).
“Hah ada-ada saja. Ya, saya memang melihat ya di Sorong, di Jayapura, bagus-bagus sekolah di sana,” tanya Jokowi.
“Tapi di pedalaman kurang bagus, Pak,” timpal Jefri yang lagi-lagi disambut tawa seisi ruangan.
“Nah ini, saya senang Jefri ini apa adanya. Tidak asal bapak senang. Sesuatu yang jelek-jelek memang jangan ditutup-tutupi. Terima kasih sudah memberi informasi yang baik ke saya,” ujar Jokowi.
Pertanyaan dan komentar Jokowi tersebut patut dibaca lebih dalam mengingat Jokowi adalah tinggal menunggu acara pelantikan untuk pengganti SBY sebagai Presiden RI. Pertanyaan tersebut (dalam bacaan saya) mengandung sebuah visi pribadinya untuk melakukan perubahan, khususnya bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Presiden terpilih Jokowi tentu sudah tahu bahwa di Papua berlaku kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001. Salah satu terobosan untuk memajukan pendidikan di Papua dalam kerangka Otsus tersebut adalah melalui program afirmasi pendidik, yang wujudnya ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi).Melalui ADEM dan ADIK, Pemprov Papua dan Papua Barat dalam tiga tahun terakhir ini telah mengirimkan 500 sampai 1000 pelajar setiap tahun untuk melanjutkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di luar Papua dan Papua Barat dengan biaya penuh dari Pemerintah (beasiswa).Berarti saat ini ada ribuan generasi muda Papua dan Papua Barat yang sedang menjalani pendidikan menengah dan tinggi di sejumlah sekolah ternama di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTT.
Saya sangat percaya, di tangan Jokowi sebagai Presiden RI nanti, tentu akan ada perbaikan mendasar terhadap masalah pendidikan di Papua. Sehingga tidak ada lagi kasus guru SD hingga SMA di Papua yang mangkir hingga berbulan-bulan, atau ada gaji guru yang tidak dibayar, rumah dinas guru yang tidak layak huni, dan lebih-lebih bangunan sekolah dan fasilitas belajar-mengajar yang terkesanseadanya, padahal Dana Otsus yang turun ke Papua selalu bertambah setiap tahunnya. Jangan sampai uang rakyat triliunan itu, habis sia-sia. Semoga.
