Akui Kedaulatan RI di Papua, Aktivis Pro-M Tuduh MSG Berkhianat

[caption id="attachment_290401" align="aligncenter" width="598" caption="Presiden SBY menerima para Menlu delegasi MSG (detiknews)"][/caption] Rabu, 15 Januari 2014 delegasi Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) bertemu Presiden RI di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, setelah beberapa hari sebelumnya delegasi itu berkunjung ke Papua dan Ambon. Delegasi itu berjumlah 28 orang, antara lain, Ratu Inoke Kuduabola (Menlu Republik Fiji), Hon Soalaoi Clay Forau (Menlu Kepulauan Solomon), Hon Rimbink Pato (Menlu Papua New Guinea), Yvon Faua (Menlu New Kaledonia). Sedangkan dari negara Vanuatu diwakili utusan khusus Hon Joe Natuman (mantan Menlu, sekarang anggota Parlemen Vanuatu). Menurut Menlu RI, Marty Natalegawa usai Pertemuan Presiden SBY dengan Perwakilan MSG mengatakan, MSG tetap mengakui kedaulatan Indonesia di tanah Papua. Presiden telah menyampaikan kepada para perwakilan MSG mengenai pentingnya kerja sama di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Soal sikap MSG terhadap permintaan WPNCL tersebut, menurut Marty, prinsip dasar kerjasama forum MSG adalah saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan. ”Pendek kata (MSG) saling menghormati kedaulatan dan integritas prinsip dasar kerja sama khususnya dalam kerangka wilayah Papua dan Papua Barat,” ucap Marty. Aktivis Pro-M Kecewa Kecaman bernada kecewa datang dari kelompok aktivis Papua merdeka. Mereka menuding MSG telah “memanfaatkan” perjuangan Papua merdeka untuk mendapatkan keuntungan kerjasama ekonomi dengan Pemerintah Indonesia bagi kepentingan pembangunan di negaranya masing-masing. Kekecewaan itu tertuang dalam press release yang dikeluarkan sebuah organisasi sayap politik Papua merdeka, KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Jayapura kemarin (14/1/2014). “Kami memandang sikap Pemerintah Fiji, Solomon Island dan Papua New Guinea yang menerima “gerilya diplomasi uang” dari Indonesia yang berupaya menghalangi West Papua untuk masuk dalam persaudaraan Melanesia di MSG,” tulis para aktivis dalam press release itu. Mereka menuding kunjungan itu gagal karena tidak bertemu dengan KNPB yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat Papua Barat. Sebagaimana diberitakan, beberapa menteri dari negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan telah berkunjung ke Jakarta dan Papua sejak tanggal 11-15 Januari 2014. Mereka adalah Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dan Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau, serta perwakilan FLNKS, New Kaledonia. Kunjungan ini adalah tindak lanjut dari undangan resmi Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum KTT ke-19 MSG di Noumea, New Kaledonia Juni 2013 lalu. Di Papua, delegasi MSG itu telah bertemu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Gubernur Papua, Pimpinan TNI dan Polri. Dalam pertemuan di Kantor Gubernur, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dihadirkan oleh Gubernur Papua untuk ikut berdialog dengan Delegasi MSG itu. Dalam pertemuan itu, Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FNLKS dari New Kaledonia secara jujur menyatakan kekagumannya atas kemajuan pembangunan di Papua. “Saya akan menyampaikan kepada pimpinan di negara kami tentang kemajuan ini,” ungkap Mr. Hon Soalaoi antusias. Namun di mata para aktivis Papua, kemajuan itu sama sekali tak bernilai di mata mereka. Bagi mereka Papua merdeka adalah harga mati. Maka wajar jika sengaja bikin onar di depan kantor DPRP ketika delegasi sedang melakukan pertemuan di dalam gedung. Dan wajar pula jika aparat keamanan mengambil sikap tegas mengamankan sejumlah aktivis Papua merdeka yang bikin onar tersebut. Karena bagaimanapun juga, kunjungan delegasi tersebut adalah tamu negara yang harus dihormati dan dijaga keamanan dan keselamatan mereka. Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan disela-sela pertemuan MSG dengan pimpinan Bank Papua mengungkapkan, polisi mengamankan para pendemo tersebut agar tidak mengganggu kehadiran MSG di Papua. “Kita tidak menahan mereka kecuali mereka melakukan pengrusakan. Kita mengamankan mereka hanya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi apa-apa atas kedatangan (delegasi) MSG ke Papua dan setelah itu nanti kita keluarkan mereka,” kata Waterpauw singkat. [***]