Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara dalam Demokrasi

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sistem kerajaan yang dibangun selama pemerintahan kerajaan menggunakan konsep kewajiban dan cenderung mengabaikan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat Sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak rakyat pribumi yang dilakukan oleh kaum penjajah, perjuangan kedaerahan mulai muncul di seluruh Nusantara sebagai akibat dari keadaan politik di daerah jajahan yang mendorong aspek tanggung jawab dalam praktik politik, ekonomi, dan sosial budaya.Perjuangan melawan penjajah telah menunjukkan bahwa penjajah ada di Indonesia dan bahwa mereka akan memperjuangkan negara itu. Perjuangan modern untuk kemerdekaan telah masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perjuangan ini telah mendorong mentalitas untuk menuntut hak, yang memungkinkan Indonesia memiliki budaya yang beragam. Menurut Nurwadani,dkk . (2016:117), hak dan kewajiban memiliki hubungan yang harmonis dari segi konsep dan pentingnya.Banyak hubungan antara pengertian hak dan kewajiban dan konsep kewajiban negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau diakui oleh orang tertentu dan tidak dapat dipaksa oleh orang lain. Menurut Uuhak, individu sebagai berikut Menurut Nurwadani et al. (2016:117), hak dan kewajiban memiliki hubungan yang harmonis dari segi konsep dan pentingnya.Banyak hubungan antara pengertian hak dan kewajiban dan konsep kewajiban negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau diakui oleh orang tertentu dan tidak dapat dipaksa oleh orang lain. Menurut pihak, individu sebagai berikut :
1.berkumpul dan berkumpul, mengungkapkan pikiran melalui lisan dan tulisan(pasal 28).
2.Hak anak atas pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dilindungi (pasal 28 B ayat 2).
Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada setiap orang sejak lahir. Sementara kewajiban harus dilakukan, keharusan juga harus dilakukan. Dalam kasus di Indonesia, kaum LGBT menuntut hak mereka untuk diakui di negara tersebut berdasarkan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, tuntutan ini menimbulkan perselisihan karena faktanya, kaum LGBT ditolak secara tegas di negara tersebut. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa karena hak-hak warga negara didasarkan pada hak persamaan dan kebebasan, hubungan antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia modern, hubungan antara hak dan kewajiban sangat penting; jika kewajiban diabaikan, hak seseorang mungkin tidak dapat diterima, dan sebaliknya, jika hak diabaikan, akan ada masalah di masyarakat. Adanya Pancasila membantu bangsa Indonesia menyelesaikan masalahnya.
Semua aspek kehidupan sosial dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi saat ini. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan HAM yang umum, yang diawali dengan ajaran agama di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain dan menyembah Tuhan. Secara umum, hak dan kewajiban warganegara yang tercantum dalam UUD 1945 mencakup semua aspek kehidupan: politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Berikut adalah beberapa hak dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Persamaan di semua aspek kehidupan dijaga untuk menghindari ketimpangan sosial yang dapat menyebabkan masalah. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Hak warga negara Indonesia yaitu Setiap warga negara berhak atas hukum dan kesejahteraan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan gaji yang layak. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hukum. Setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan mereka. Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pendidikan. Setiap warga negara berhak atas perlindungan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan.sedangkan kewajiban negara Indonesia yaitu Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi undang-undang, hukum, dan pemerintah tanpa kecuali. Setiap warga negara berkewajiban untuk taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.