BPJS dan Pemberdayaan Puskesmas

DUA kali saya mengantar Bapak untuk berobat ke RSUD dengan menggunakan layanan kepesertaan BPJS . Sejauh ini tidak mendapat masalah secara prosedur pelayanan.  Hanya saja, kami harus membuang waktu dan tenaga karena proses mengantri di berbagai tahapan.

Suasana pendaftaran hingga pengambilan obat begitu ramai.  Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat kita mulai senang memanfaatkan layanan model ini.  Saya mengamati,  jumlah pasien kelompok manula yang mendominasi. Mereka datang dari berbagai desa yang jaraknya jauh.  Untuk mendapat nomor antri awal, mereka rela berangkat sebelum pukul 06.00. Sebagai pertimbangannya adalah, jika mendapatkan nomor awal mereka akan pulang  lebih awal.

Betapa kasihan melihat para manula ini yang harus menunggu lama saat antri.  Bahkan menunggu dokter pun tidak kalah "menyiksa" mereka.   Masih beruntung para pasien manula yang mendapat pendampingan dari keluarganya.  Tidak sedikit, mereka datang ke rumah sakit sendiri.  Karena faktor usia, mereka kebingungan mendapat nomor antrian, mencari tempat pendaftaran dan bahkan mencari polikliniknya.  Sehingga sering mondar-mandir, yang justru mengurangi energi mereka.

Mengingat begitu banyaknya pasien rujukan yang mendatangi, utamanya RSUD, maka perlu pula dipikirkan untuk memberdayaan Puskesmas.  Puskesmas sudah harus dikembangkan tidak saja sebagai rujukan tingkat pertama, tapi sebagai rujukan tingkat lanjutan.   Pemerintah selayaknya menganalisis poliklinik yang paling kerap mendapatkan rujukan pasien.  Dengan demikian, akan bisa dipetakan pengembangan puskesmas, tidak saja menyediakan dokter umum dan dokter gigi, tetapi juga dokter spesialis tertentu.

Pengamatan singkat saya di beberapa RSUD, poliklinik yang sering ramai ada dua yakni Poli Penyakit Dalam dan Poli Jantung.   Kebanyakan yang datang adalah peserta BPJS  manula, dengan tingkat ekonomi  menengah ke bawah.   Saya berharap, Puskesmas kelak memiliki dokter spesialis tersebut.   Mungkin masih butuh pertimbangan teknis lainnya untuk pengadaannya.  Namun jika pemerintah mampu membuat terobosan, maka akan mengurangi tingkat kepadatan RSUD.  Atau di kemudian hari, akan lebih menarik masyarakat untuk menjadi peserta BPJS. Di sisi lain, memudahkan peserta BPJS  terutama para manula untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tidak melelahkan.  Semoga.