Mohon tunggu...
Sobran Holid
Sobran Holid Mohon Tunggu... wiraswasta -

Pelaku usaha yang mengharapkan Indonesia lebih ramah terhadap rakyat kecil. toko onlinehttps://www.bukalapak.com/u/holids https://www.bukalapak.com/u/holids jangan lupa mampir bagi kompasianer dan pembaca yang membutuhkan sparepart motor .

Selanjutnya

Tutup

Politik

Yusril, sebut Kejagung Goblok.

27 Juni 2011   17:23 Diperbarui: 26 Juni 2015   04:07 581
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Yusril Ihya Mahendra mantan menteri  pada era Megawati dan SBY , mantan  ketua  partai Bulan Bintang yang ngak laku lagi dipasaran,   juga seorang guru besar di Universitas Indonesia ternyata   bisa berkata kasar juga ya. Dalam konfrensi press berkaitan dengan cekalnya diperpanjang oleh menkumham dan kejagung mengunakan UU Nomor 9 tahun 1992, tentang keimigrasian  yang dinyatakan dicabut oleh presiden pada 5 mei 2011. kemudian diganti UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dengan tegas beliau menyatakan"  saya minta maaf, kalau petinggi hukum mencekal orang pakai Undang-undang yang sudah mati, tidak bisa saya berkata lain selain goblok. [caption id="attachment_116641" align="alignnone" width="400" caption="poto okezone"][/caption] Ribet juga berurusan dengan Profesor   hukum dan mantan pejabat negara lagi, ternyata  banyak sekali celah dan argument hukum yang beliau gunakan untuk  "menohok" para pejabat negara   untuk kebebasan dirinya. Secara pribadi bukan kapasitas saya untuk membahas  hukum dan UU , harap maklum saja  saya emang ngak ngerti hukum yang njelimet dan banyak pasal-pasalnya, wong buktinya kejaksaan saja yang berkutat dibidang hukum bisa salah apalagi ane hanya tukang dagang hehehe. Eh tapi jangan salah, saya bukan dagang hukum tapi tukang dagang biasa, kadang saya  suka juga suka lupa berapa modal tuh barang, apalagi kalau baru naik, kadang keingat harga lama,   pas udah dijual  baru inget, jadi rugi deh. Nah begitu juga dengan kejagung dan Kamenhukham barankali lupa hehehe,walau staffnya banyak dari yang S1, S2 dan S3,  habis banyak urusan kali, jadi lupa kalau sudah ada UU yang baru, repotnya yang dicekal "masternya" hukum , kena deh. Buat kejagung dan menkumham harus hati-hati ya!, jangan sampai terulang, kalau urusan ama rakyat kecil sih pasti diam, habis ngak ngerti,  wong dengan pasal-pasal hukum  yang disebut  polisi pada saat ditilang hanya bisa menganguk-anguk saja, tahu-tahu ditilang atau "damai ditempat" isitlah lain bisa titip  biaya sidang. Sang fropesor juga tidak lupa meniru gaya ruhut sitompul pada saat menanggapi Didi Irawandi Anggota DPR  dengan pernyataanya ". "Didi Irawadi bilang, kalau satu dihukum, semua harus dihukum juga. Yang ada (benar) itu, kalau yang satu dibebaskan, yang lain juga harus bebas. Kok logika Didi sebagai anggota DPR itu berbalik-balik? Sekolah di mana Didi Irawadi itu?" . Coba bandingkan dengan pernyataan ruhut Sitompul " Kalau saya alumni fakultas hukum Universitas Padjadjaran dianggap sampah, saya justru mempertanyakan kelulusan ketua MK". Gaya Ruhut Sitompul ternyata   lagi trend rupanya, sama-sama mempertanyakan asal sekolah atau perguruan tinggi. Kasihan banget rakyat kebanyakan yang sekolahnya tidak sehebat Yusril dan Ruhut, rasanya gimana gitu?, padahal banyak juga loh  penguasa dan pengusaha hebat  yang tidak sekolah , atau malah sekolahnya putus ditengah jalan.   Siapa yang tidak kenal Pak Harto, penguasa Indonesia terlama, dengan ribuan sarjana dan ratusan Profesor menjadi anak buahnya  dan  tidak pernah bertanya, Bapak sekolah dimana?. Konglomerat kita  yang sangat terkenal Omliem   juga tidak sekolah,  ada juga Andreas Panayiotou memiliki kerajaan properti senilai 400 juta poundsterling  (Rp 5,5 triliun) dan menduduki peringkat 200 orang terkaya di Inggris, mengaku tidak bisa membaca. Waktu kecil dia berusaha keras agar bisa membaca, akhirnya dia memutuskan berhenti sekolah pada umur 14 tahun. Harusnya  Yusril dan  Ruhut harus bisa  memanpaatkan kepintarannya untuk kepentingan Seluruh rakyat Indonesia   bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa perlu membawa embel-embel gelar dan alumni mana. .

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun