2.5 Miliar  Suap untuk masuk satpol PP Lampung barat Bau yang tak sedap yang sudah ramai diberitakan oleh warga lampung Barat tentang adanya indikasi suap penerimaan tenaga Honorer satpol PP akhirnya terkuak kepermukaan. Kegerahan warga ini terus tersumbat dan hanya tersalur melalui media warga yang terus saling mengabarkan dan memberitakan walau kadang jenuh karena lambatnya upaya hukum baik kejaksaan , kepolisian lambar maupun atasan Kasatpol PP yaitu Bupati lambar. Kekesalan warga ini juga tidak hanya pada penerimaan tenaga honorer satpol PP juga terhadap penerimaan CPNS lambar yang bau KKN sangat kentara, tapi sulit sekali dibuktikan , kecuali pengakuan dari kerabat yang saudaranya diterima PNS, juga dari beberapa CPNS yang mendapatkan tawaran dari oknum-oknum tertentu yang dekat dengan kekuasaan. [caption id="attachment_125200" align="alignright" width="200" caption="poto faceebok satpol PP lambar"][/caption] Langkah polres lambar yang menyelidiki kasus ini , bahkan meniru gaya KPK dengan langsung melakukan pengerebekan pada saat Kasotpol Pamong Praja Lambar Farid Wijaya sedang bertransaksi dengan seorang calon tenaga honorer adalah sebuah tindakan yang cerdas dari kepolisian, karena umumnya kasus-kasus seperti ini minim alat bukti dan lebih didasarkan kepada saling percaya antara penyogok dan disogok, apalagi oknum penerimanya adalah kepala Kasotpol PP, yang memang mempunyai kewenangan untuk memutuskan siapa saja yang layak menjadi pamong praja. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung Barat, mengakui telah menerima suap dari 95 orang dengan jumlah setiap orang Rp 25 juta dengan total Rp 2,3 milir dari calon tenaga honorer. Hem jumlah yang tidak kecil bukan?, apalagi isu yang beredar untuk CPNS tahun lalu dan sebelumnya taripnya 80-120 juta/orang, berapa duit tuh yang terkumpul. Langkah berani polres Lambar patut diapresiasi, karena selama ini teriakan warga atas prilaku negative para pemimpin lambar jarang didengar bahkan hanya dianggap seperti angin lalu. Semoga saja gebrakan kepolisian ini tidak berhenti disini, tapi diteruskan dengan kasus-kasus KKN lainnya, proyek-proyek pembangunan didaerah yang tidak transparan, cermin dari  kerakusan para pemimpin lambar ditengah penderitaan rakyatnya yang gagal panen kopi tahun ini.