Resep Koalisi yang Selalu Disembunyikan

Sangat bagus ungkapan sebagian elit yang berusaha menjustifikasi koalisi pencapresan yang mereka bangun, terutama menjelang hari-hari belakangan ini, dengan kalimat-kalimat yang mencerminkan kenegarawanan. Bukan dagang sapi. Bukan bagi-bagi jabatan. Bukan motif yang jelek-jeleklah pokoknya.

Kalau mau percaya, ya percaya saja. Tetapi saya sangat meragukan itu. Partai politik yang sudah membuktikan total perilaku buruk dalam pileg 9 April 2014, antara lain dengan money politic dan penggelembungan/penggembosan suara serta aneka bentuk kecurangan lainnya, kok secepat itu bisa berubah menjadi wadah para negarawan. Kini mereka seolah bukan (lagi) organisasi pencari kekuasaan, dengan jalan legal atau tak legal, sebagaimana diperagakan sewaktu pileg.

Bagaimana menyembunyikan motif mencari kekuasaan dalam arena penentuan koalisi pencapresan ini? Atau sebetulnya siapa yang sedang ingin dibohongi dengan ungkapan para elit itu?

Motif powersharing pastilah kepentingan terbesar dalam koalisi pencapresan ini. Menyusul isi platform partai, prakiraan peluang memenangkan pertarungan dan pertimbangan reaksi (penerimaan atau resistensi) konstituen. Isi platform pun sudah dapat disaksikan dalam pewacanaan para elit itu diumbar sedemikian rupa seperti sama dan sebangun di antara sesama parpol berkoalisi. Pendeknya dicari-carilah kalimat-kalimat pembenar yang sangat sukar masuk akal. Jika alasan-alasan pembenar itu dapat dicerna, bahkan sebetulnya partai-partai berkoalisi itu tak ada alasan untuk tak fusi saja.

Jika tak seorang pun mampu menjawab akan dari mana memeroleh pembiayaan partainya, dan jika fakta partai-partai gurem yang di luar orbit kekuasaan cenderung semakin kerdil dan sebaliknya partai-partai besar yang memerintah semakin megah dan bergelimang uang, serta jika fakta KIB II ditandai dengan perkara-perkara pidana menyangkut oknum-oknum partai (meski tak selalu berhasil dinyatakan sebagai tanggungjawab partai yang oleh itu pantas dibubarkan saja), maka koalisi itu pastilah cara yang diakui oleh budaya politik untuk berbuat curang kepada negara dengan merampas anggaran yang semestinya untuk rakyat.

Sungguh tidak mudah memberi solusi soal pendanaan partai.