Bagaimana tidak kisruh, rancangan anggaran APBD DKI detailnya sangat fantastis, ada anggaran ballpoint sebesar 123 milyar, ada juga anggaran lem aibon 82 milyar untuk 37,500 anak SD, yang artinya setiap murid dapat 2 kaleng lem aibon setiap bulan. Buat apa? Buat "ngelem"?
Informasi menggemparkan itu disampaikan oleh  Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana pada tanggal 29 Oktober 2019. Tak berapa lama informasi tersebut diunggah, portal website APBD DKI (KUA-PPAS) pun tidak bisa diakses.
Bukan Gubernur namanya jika tidak ber-klarifikasi. Anies Baswedan justru mengatakan bahwa sistem e-budgetting APBD DKI tidak  smart. Dan disusul kemudian pembelaan bahwa dirinya dan dinas Pemprov DKI telah membahas kisruh RAPBD tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019.Â
Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan bahwa apa yang diunggah William itu basi.
Pembelaan itu lengkap dengan unggahan video youtube rapat Gubernur DKI bersama jajaran Pemprov DKI, disitu tertera tanggal 23 Oktober 2019. Gubernur boleh berkelit, tapi netizen atau warganet berkata lain.Â
Warganet dengan segala kecanggihan analisanya justru bertanya: "Lho, kalau sudah dibahas di tanggal 23 Oktober kenapa masih muncul di tanggal 29 Oktober? Pak Anies ngapain aja??"
Ada lagi warganet yang lebih nyinyir: "Jangan-jangan video (tanggal 23 Oktober) itu baru dibuat kemarin (29 Oktober)?! edit powerpoint aja mah gampang!"
Bagi saya, nyinyiran warganet tersebut sungguh jahat. Sangat tidak santuy plus penuh niatan ghibah bin su'udzon tingkat tinggi.
Saya pusing kemudian menghirup kopi, dan tiba-tiba ada pencerahan, kata warganet ghibah tadi benar juga, jika RAPBD sudah di bahas dan di tolak Anies di tanggal 23 Oktober, kok bisa masih muncul di tanggal 29 Oktober? Apa yang sudah dilakukan Anies dengan teguran seperti di dalam video tersebut percuma dong?
Belum lagi klarifikasi jajaran Pemprov DKI yang seperti kebakaran jenggot, seperti kata Sekdis Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, bahwa ada indikasi "salah ketik" di RAPBD tersebut, janggal sekali, jika ada indikasi salah ketik kenapa ketika rapat pembahasan di tanggal 23 Oktober (di video menit ke 25:00) tidak ada satupun jajaran Pemprov yang memprotes atau paling tidak mengklarifikasi indikasi "salah ketik" tersebut?
Okelah, sudah di klarifikasi lagi oleh jajaran Pemprov lain , yaitu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, kata beliau, anggaran itu hanya "sementara". Lho kok?
