Inilah 5 Kelompok Warganet di Balik Pembebasan Ba'asyir

Kelompok ini ada yang bilang orang bayaran. Akibat pesona Yusril yang mulai tenggelam. Ketika The Mickey Mouse tak tampak lagi di pasar, yang ada justru gerakan Yusril yang dinilai sangat cerdas. Mereka berkata.

"Manuver brilian seorang Yusril, YIM ganteng keliatan makin ganteng.."

"Alhamdulillah Ustad bebas, ketahuilah wahai ce*ong, ini bukan karena Jokowi, tapi karena Yusril!! Pilih Yusril, jangan yang lain"

"Terima kasih pak Yusril, engkaulah piala hati ini, kapan sih pak Yusril jomblo?? #eaa #eaa"

Gerakan Yusril ini bahkan dipuji oleh Fadli Zon, entah ada angin apa Fadli Zon bisa memuji langkah dari tim pemenangan Jokowi-Ma'aruf. Saya curiga adanya hubungan antara Yusril dengan Fadli Zon. Ah, semoga mereka setia dengan pasangan masing-masing.

Kelompok Ketiga: Penganut Teori Konspirasi I

Kelompok ini sama dengan yang nulis tulisan ini, kelompok mayoritas. Namun terbagi menjadi sub-kelompok. Kita jabarkan ya:

* Sub-Kelompok I: Menaikkan Elektabilitas Jokowi

Mudah saja, sangat simple. Yusril mencoba menaikkan elektabilitas Jokowi dengan merayu Jokowi agar menyetujui pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Ba'asyir. Tujuannya agar Jokowi dinilai sebagai Pemimpin Negara yang pro ulama, pro-Islam, anti-Wahyudi dan anti-Mamarika. 

Ada dua sub-kelompok lagi yang menyenangi hal ini. Diantaranya.

Golongan I: Teori ini sangat disenangi oleh fanboy Islam Radikal (ISIS, AL-Qaeda dll), dan berharap para pro Islam radikal akan memilih Capres 01.

Golongan II: Banyak yang bersyukur karena mereka kenal Ba'asyir sebelumnya, pernah nyantren di Ngruki bahkan pernah satu meja makan dengan Ba'asyir. Kesan beliau adalah Ustad Ba'asyir jauh dari kesan teroris, tidak pernah di Ngruki mereka di ajari jihad dengan bunuh diri, tidak pernah keluar kata-kata dari Ba'asyir "darah kafir itu halal". Mereka beragama dengan sewajarnya.

Sehingga, mereka berpendapat bahwa Ba'asyir menolak NKRI adalah konsep ke-tauhidan, untuk Ba'asyir sendiri dan pengikutnya. Ke-tauhidan bukan selalu berarti mengganggu pemerintah yang sah. Pemerintahan tetap berjalan, tapi prinsip hidup pun berjalan.