Presiden saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Auditorium BKKN, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Sunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh di anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya yang di bawah standar, selain itu stunting juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Konsekuensi dari stunting bisa sangat parah, termasuk gangguan kognitif, berkurangnya kemampuan belajar, dan meningkatnya risiko penyakit kronis di masa dewasa.
Akar penyebab stunting di Indonesia sangat kompleks dan beragam, serta memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Salah satu penyebab utama stunting adalah gizi dan kesehatan ibu yang buruk. Wanita yang menderita kekurangan gizi atau penyakit kronis selama kehamilan lebih mungkin melahirkan bayi kurang gizi, yang berisiko lebih besar mengalami stunting. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi ibu, khususnya di daerah pedesaan di mana akses ke layanan kesehatan terbatas.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022, angka tersebut turun 2,8% dari tahun 2021 sebesar 24,4%. Pada tahun 2022, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi teratas dengan angka balita stunting sebesar 35,3%. Hal tersebut juga sama dengan tahun 2021, namun prevalensi balita stunting di NTT turun 2,5% dari 2021 sebesar 37,8%. Provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua adalah Sulawesi Barat dengan prevalensi balita stunting sebesar 35%. Pada provinsi Sulawesi Barat angka stunting mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu sekitar 1,2%. Selain Sulawesi Bawat, Papua juga mengalami kenaikan angka stunting yang besar yaitu sekitar 5,1%. Dimana pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di papua sekitar 29,5%, sedangkan pada tahun 2022 sekitar 34,6%. Provinsi lain yang juga mengalami kenaikan angka prevalensi stunting dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur.
Kepala BKPK Syarifah Liza Munira pada Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Jumat (3/2/2023) melalui virtual.
Pada Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Liza mengatakan bahwa persentase stunting dari tahun 2021 ke tahun 2022 sudah mengalami penurunan yang awalnya 24,4% menjadi 21.6%, Jumat (3/2/2023). Namun angka tersebut dinilai masih belum memenuhi standard dari WHO terkait prevalensi stunting yaitu di angka kurang dari 20%. Namun angka 21.6% tersebut sudah hamper mendekati standard, hal tersebut dapat menurun dari tahun ke tahun karena pada tahun 2019 pemerintah Indonesia meluncurkan Indeks Khusus Penanganan Stunting.
Indeks Khusus Penanganan Stunting merupakan alat komprehensif yang mengukur kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan intervensi untuk percepatan penurunan stunting berbasis keluarga, terutama pada 1.000 HPK. Ada enam dimensi dan 12 indikator di dalam penyusunan indeks tersebut, keenam dimensi tersebut adalah kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan 12 indikatornya yaitu:
- Imunisasi.
- Penolong persalinan oleh petugas kesehatan di fasilitas Kesehatan.
- Keluarga berencana modern.
- ASI eksklusif.
- Makanan pendamping Asi (MPASI).
- Air minum layak.
- Sanitasi layak.
- Mengalami kerawanan pangan.
- Ketidakcukupan konsumsi pangan.
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Pemanfaatan jaminan Kesehatan.
- Penerima KKS/KPS.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat 6 indikator yang sangat berpengaruh dalam Menyusun IKPS tersebut. Indikator yang dimaksud adalah Imunisasi, Penolong persalinan oleh petugas kesehatan di fasilitas Kesehatan, Keluarga berencana modern, ASI eksklusif, Ketidakcukupan konsumsi pangan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih fokus dalam meningkatkan indicator tersebut agar angka IKPS semakin naik dan angka stunting semakin berkurang.
