Emang Boleh, Pemprov DKI Se-Nggak Niat Itu Ngejalanin Musrenbang?

Musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan adalah agenda awal tahun yang selalu dinantikan oleh pengurus RT/RW di Jakarta. 

Sesuai namanya, melalui program musrenbang pengurus RT/RW sebagai tokoh-tokoh masyarakat setempat akan melakukan musyawarah dalam bentuk rembuk warga demi menentukan program-program pembangunan apa saja yang nantinya akan mereka ajukan untuk direalisasikan oleh pemerintah. 

Pemprov DKI sendiri selaku penyelenggara memfasilitasi program musrenbang dengan memberikan pilihan-pilihan program pembangunan yang bisa dipilih oleh pengurus RT/RW, serta menunjuk seorang pendamping rembuk untuk setiap RW yang bertugas membantu pengurus RW melakukan pendataan program-program yang akan diajukan tersebut.

Musrenbang memang bukannya tanpa masalah. Selama ini keluhan utama dari pengurus RT/RW terhadap musrenbang adalah lambannya Pemprov DKI merealisasikan usulan program-program yang sebenarnya sudah disetujui. 

Di RW 12 Rawamangun misalnya, dalam lima tahun terakhir dari total 34 program yang diusulkan dan telah disetujui, hanya 12 di antaranya yang sudah direalisasikan atau sedikit lebih bagus dari sepertiganya. Itu pun setelah melalui perjuangan berat para pengurus lingkungan yang bolak-balik mengirimkan proposal dan mengingatkan kepada sudin-sudin terkait.

Di tengah catatan tersebut, musrenbang selama ini masih dianggap menjadi secercah harapan bagi pengurus RT/RW di Jakarta. 

Pasalnya, musrenbang berperan sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan aktual masyarakat di lingkungan dengan kewajiban Pemprov DKI dalam mewujudkan pembangunan itu sendiri. 

Selain itu, sifat penentuan program musrenbang yang dilakukan melalui rembuk warga memiliki nilai gotong royong dan merupakan pengejawantahan murni dari sila ke-4 Pancasila. 

Mengenai realisasinya yang lamban juga sebenarnya masih bisa dimaklumi mengingat banyaknya program yang diusulkan kendati sebenarnya Pemprov DKI bisa melakukan manajemen hal ini dengan lebih baik. Mau bagaimana lagi, para pengurus RT/RW memang adalah golongan orang-orang yang pemaaf.

Walaupun begitu, dua penyelenggaraan musrenbang terakhir mencatatkan kemunduran yang agak lebih luar biasa dari biasanya. Pertama, dalam hal pilihan program yang bisa diusulkan, Pemprov DKI tercatat melakukan pengurangan secara sistematis dan signifikan. 

Jika pada pelaksanaan musrenbang terakhir sebelum pandemi pada awal tahun 2020 masih ada 136 program yang disediakan oleh Pemprov DKI, angka ini berkurang drastis menjadi 38 program di tahun 2023, dan diturunkan lagi menjadi hanya 29 program pada penyelenggaraan terbaru di tahun 2024 ini.