SEMARANG - Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Khas Hotel Semarang memasuki hari kedua pelaksanaan, Rabu (24/07).
Salah satu output yang ingin dihasilkan dari digelarnya kegiatan ini adalah tersusunnya usulan Rencana Aksi Percepatan Kinerja untuk Semester II.
Rancangan Rencana Aksi dimaksud telah lebih dulu digodok pada hari pertama pelaksanaan Rakor. Dimana seluruh Kepala Divisi dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terlibat langsung mendampingi seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam meramu rancangan Rencana Aksi.
Di sesi pertama hari ini, draf Rencana Aksi yang telah disusun, dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok.
Sebagai gambaran, Kelompok IV yang diisi 18 UPT mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan paparan. Kepala Rutan Kelas IIB, Eko Ari Wibowo menjadi perwakilan sebagai penyaji materi presentasi.
Dalam uraiannya, Eko menyebutkan, ada 6 isu permasalahan, 17 kendala, 29 rencana tindak lanjut terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pengawasan Notaris dan Hak Asasi Manusia serta Pemasyarakatan.
Selanjutnya, Kelompok II yang berisi 19 UPT mendapatkan kesempatan berikutnya untuk menyampaikan paparan. Materi disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Semarang, Eddy Junaedi.
Eddy mengutarakan usulan Rencana Aksi perihal Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Realisasi Anggaran Belanja dan Nilai IKPA, SPIP dan Manajemen Risiko serta Tindak Lanjut Hasil BPK/Itjen.
Hasilnya, ada 9 isu permasalahan, 8 kendala dan 8 rencana tindak lanjut yang telah disusun kelompok II.
Setelahnya, Kelompok III yang mendapatkan giliran. Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Bima Ganesha menjadi perwakilan 18 UPT di Kelompok III.
Ada 5 bidang terkait yang dibahas oleh kelompok ini, yakni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan Kehumasan, Survei Pelayanan Publik, Penyuluhan Hukum di UPT dan Peningkatan Indeks Layanan Keimigrasian.
