KEPALA RUTAN GROGOT HADIRI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DILKUMJAKPOL PLUS TAHUN 2023Samarinda (23/05/2023)-Kepala Rutan Grogot, Bayu Muhammad menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL PLUS Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston Samarinda dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Sofyan dan dihadiri oleh jajaran Pemasyarakatan di Lingkungan Kemenkumham Kalimantan Timur serta APH terkait di Provinsi Kalimantan Timur.
Rakor DILKUMJAKPOL PLUS adalah sebuah forum yang mempertemukan para aparat penegak hukum yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian Plus Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Aparat Penegak Hukum tidak saja penting namun juga harus saling terintegrasi dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing.
Forum Dilkumjakpol  bukanlah  forum  untuk  saling  mengintervensi antar  lembaga  penegak  hukum,  namun  bertujuan  untuk menyusun langkah  penyelesaian  bersama  dalam  rangka  sinkronisasi  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  dalam rangka  pembinaan  terpadu.
Â
Lebih lanjut dalam rapat kali ini membahas tentang Upaya Penanganan Overstaying pada Lapas/Rutan/LPKA yang bertujuan untuk mewujudkan persamaan  persepsi  antara  Penegak  Hukum  dalam Ketatalaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana,  mewujudkan  harmonisasi  dan sinkronisasi  dalam  upaya  penegakkan  Hukum  dan  HAM, memenuhi  rasa keadilan  masyarakat  dalam  penegakkan  Hukum  dan  HAM,  menghindari penyalahgunaan  wewenang dalam  proses  penegakkan  Hukum.
Kepala Rutan Grogot, Bayu Muhammad berharap melalui koordinasi ini terjalinnya sinergitas yang lebih baik antar Lembaga Penegak Hukum. "Kita selalu ingin yang terbaik dalam mewujudkan keadilan hukum yang merata khususnya bagi masyarakat, sehingga perlu adanya persamaan persepsi antar Lembaga Penegak Hukum dalam mewujudkan hal tersebut dan menciptakan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat," ucap Bayu.
