Pekalongan -- Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) gelar sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) dan Integritas Internal Organisasi pada Senin (05/02) melalui zoom meeting.
Bertempat di Aula Rutan Pekalongan, sejumlah pegawai menghadiri secara daring. Turut Hadir Kepala Rutan Pekalongan, Sastra Irawan serta Operator Survey aplikasi 3AS dari pegawai Rutan Pekalongan.
"Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) & Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) adalah salah satu upaya untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM dalam rangka Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dengan tujuan untuk memperoleh masukan guna perbaikan layanan di UPT masing-masing." terang Ambeg Pratama selaku Kepala BSK Hukum dan HAM dalam membuka sosialisasi.
Turut Hadir sebagai narasumber, Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi membahas "Kebijakan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Reformasi Birokrasi". kemudian Afif Nur Wahid mewakili Kemenpan-RB membahasa "Kebijakan penyelenggaraan survei kepuasan publik oleh penyelenggara layanan publik".
Juga hadir Dwi Ari Wibowo mewakili Inspektorat Jenderal membahas "Pemanfaatan Hasil Survei SPAK-SPKP dalam Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", Evina Ironika mewakili Badan Pusat Statistik membahas "Responden survei kepuasan publik berdasarkan kaidah statistik".
Narasumber terakhir, Tri Lestari dari Badan Strategi Kebijakan membahas "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024" dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Di tempat lain, Sastra Irawan menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk mendorong Rutan Pekalongan semakin prima dalam melayani masyarakat, mewujudkan good governance yang sebenarnya.
"SPAK-SPKP itu hanya angka, namun bukan sekadar angka. Wujudkan pelayanan publik kita yang paling baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya, maka pengisian survey itu akan bernilai bagus dengan jujur". tutup Sastra.
- Humas Rutan Pekalongan
