Semarang -- Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah gelar kegiatan Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi di Aula Kresna Basudewa.
Sastra Irawan selaku Kepala Rutan Pekalongan turut hadir bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) se-Jawa Tengah pada Kamis (25/01) dengan narasumber Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.
"Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ungkap Tejo Harwanto, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.
Melalui tindakan pengawasan dan manajemen risiko, terang Tejo, organisasi pemerintah harapannya terhindar dari praktik kecurangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Semua bidang pasti punya risiko. Tidak bisa suatu UPT mengatakan 100% tidak ada risiko. Keliru" beber Tri Handoyo, Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Siapa yang harus melaksanakan manajemen Risiko?
1. Pemilik risiko
2. Unit Ketaatan dan kepatuhan manajemen risiko
3. Inspektorat/APIP (yang menilai apakah manajemen risiko sudah dijalankan dengan baik).
- Humas Rutan Pekalongan
