Mohon tunggu...
Rutan Lodji
Rutan Lodji Mohon Tunggu... Lainnya - Tim Humas

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Canangkan Zona Integritas, Begini Strategi Kepala Rutan Pekalongan

19 Januari 2023   21:40 Diperbarui: 19 Januari 2023   21:47 93
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pekalongan, Rutan Lodji -- Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan beserta Pejabat Struktural dan seluruh pegawai tanda tangani pakta integritas pada Kamis (19/01) untuk membangun Zona Integritas.
Penanda tanganan pakta integritas tersebut merupakan lonceng dimulainya Rutan Pekalongan untuk berkomitmen Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sejak reformasi 1998, Indonesia mulai berbenah dan menata ulang semua elemen termasuk birokrasi pemerintahan. Hal ini untuk membersihkan dan menanggulangi maraknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.

Kemenpan-RB dalam roadmap Reformasi Birokrasi memiliki beberapa program, salah satunya predikat WBK-WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang mana harus dilaksanakan pada setiap instansi pemerintah. Namun hal ini bukan perkara mudah, untuk mencapai predikat tersebut memiliki beberapa program kerja dan pembenahan yang sangat komprehensif.

Zona Integritas merupakan unit yang dibangun pada setiap intansi untuk melaksanakan program kerja menuju WBK-WBBM.

Dalam apel Pembangunan Zona Integritas, Kepala Rutan Pekalongan menuturkan strateginya, "Tak bisa dipungkiri, memang UPT (Unit Pelaksana Teknis) kita masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Mula-mula kita benahi area depan pada pelayanan kunjungan. Agar pengunjung nyaman dan segala kebutuhan mereka terakomodir dengan baik"

"Kemudian kita akan lanjut pada area dalam, pertama pada area kunjungan WBP untuk kemudian fasilitas penunjang lain" sambung Kepala Rutan, Anggit Yongki Setiawan.

Memang WBK pada kali ini tak hanya fokus pada internal instansi, melainkan juga pada pelayanan publik. Sebab publik juga merupakan salah satu stake holder dalam pemerintahan dan kembali pada fitrah ASN (Aparatur Sipil Negara) yakni melayani masyarakat.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun