Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia gempur Satuan Kerja (satker) di lingkungan Kemenkumham jelang Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022 dengan mengadakan Workshop Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara daring melalui zoom meeting, Kamis (10/3).
Workshop yang dilaksanakan pada 9-10 Maret 2022 terbagi menjadi 2 (dua) sesi agar dapat menjamah seluruh satker se-Indonesia, tak terkecuali Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah yang mendapat sesi pada sesi kedua.
Plt. Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wijaksono, selaku penanggung jawab Tim ZI Rutan Purbalingga bersama ketua ZI serta koordinator kelompok kerja (pokja) 6 area perubahan dan anggotanya memenuhi aula rapat Rutan Purbalingga yang juga menjadi ruang sekretariat Tim ZI Rutan Purbalingga yang dengan seksama mendengarkan arahan Inspektur wilayah VI, Marasidin, dan Auditor Madya, Doktor Ginting, narasumber dalam workshop kali ini.
Dalam arahannya, Marasidin menguatkan seluruh satker untuk semangat kembali membangun ZI pada satker nya masing-masing. Ia menjelaskan perubahan kebijakan dan mekanisme pembangunan ZI sesuai dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021.
"Jadikan workshop ini alat untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan evaluasi pembangunan ZI pada masing-masing satker. Wajib dasar hukumnya untuk memperhatikan syarat-syarat pengusulan satker serta memperhatikan kualitas pembangunan ZI bukan pada kuantitas unit kerja," ujar Marasidin menyampaikan pesan Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu.
Pada kesempatan selanjutnya, Doktor Ginting menyampaikan hasil evaluasi ZI dan kalender kerja evaluasi TPI Tahun 2022 yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh satuan kerja. Selain itu, ia menjelaskan teknis pengisian dan penilaian LKE agar seluruh satker memiliki satu pemahaman dalam mengisi dokumen data dukung pada aplikasi ERB Kemenkumham.
"Kami menjadi salah satu satker yang tidak lolos evaluasi pada tahun 2021 kemarin. Dengan adanya workshop ini, kami sekarang memiliki pandangan apa yang menjadi kekurangan kami sehingga kami gagal meraih predikat WBK pada tahun lalu, sehingga Rutan Purbalingga akan bersiap diri memperbaiki kekurangan diri kami serta meningkatkan kualitas layanan kami agar predikat WBK bisa kami raih pada tahun 2022 ini," timpal Bluri usai workshop.
Ia pun meyampaikan rasa terima kasih atas upaya Itjen melaksanakan workshop ini sehingga Rutan Purbalingga dapat menindaklanjuti catatan yang menyebabkan kegagalan meraih predikat WBK.
"Kami akan tindaklanjuti segera kekurangan kami. Kami akan tingkatkan kualitas penyusunan dokumen pemenuhan daduk LKE serta layanan kami sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan," tutup Bluri.
