Dusta Mendata Bikin Orang Miskin Tambah Merana

Permasalahan kemiskinan di negeri ini tidak pernah habisnya. Mereka selalu ada. Jumlah orang miskin katanya menurun, tapi ada yang mengatakan naik tergantung kepentingan. Orang miskin pun menjadi komoditi politik. 

Menjual kemiskinan juga sempat menjerat beberapa pejabat harus berurusan dengan hukum, karena menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos). Dana  bantuan untuk orang miskin dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Orang miskin telah dieksploitasi. Kemiskinan juga selalu mengalir inspirasi para pekerja seni, termasuk film. Paling terbaru adalah film karya sineas Korea Selatan yang mengantar film Parasite meraih piala Oscar. Kebahagiaan sineas Korsel itu tidak akan merubah kemiskinan yang telah dituangkan dalam filmnya. Demikian pula dengan sineas Tanah Air, banyak karya tentang masyarat miskin Tanah Air.

Begitu pula di Tanah Air, kehidupan orang miskin terungkap melalui media sosial dan media massa. Orang-orang yang peduli dan pejabat pemerintah mendatangi satu rumah memberikan perhatian, maka satu keluarga miskin yang sedang mendapatkan perhatian media itu banjir bantuan. Orang-orang itu jangan lupa, masih banyak orang miskin yang lain yang tidak tersentuh bantuan.

Walaupun sudah ada data orang miskin, tapi saya kurang yakin validitas data orang miskin yang menerima bantuan dari pemerintah. Saya pernah menghadiri rapat pembahasan tentang penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra) yang dulu bernama bantuan beras miskin (raskin). Saya iseng menyampaikan kepada seorang peserta rapat yang duduk di samping saya bahwa, bantuan rastra itu tidak semua orang miskin menerimanya. 

Saya mengambil sampel di desa terdekat dari pusat kota yakni Sungailiat. Jawaban rekan peserta rapat membuat saya curiga dengan validitas data warga miskin bahwa, "ada warga miskin yang malu mengaku miskin." Apa benar demikian? Sehingga menggugah saya mencari kebenaran itu. Maka saya mendapatkan sosok warga miskin di desa Air Ruai, kecamatan Pemali. Ia adalah ibu Ros, yang pernah dapat bantuan sosial tapi dihilangkan bansos dari pemerintah, karena dinilai ibu Ros tidak miskin. Saya pernah menulis tentang ibu Ros di Kompasiana. Kabar terakhir ibu Ros sudah meninggal dunia. (Sumber)

Data orang miskin seharusnya di umumkan pihak pemerintah desa/kelurahan secara terbuka, sehingga bisa dikontrol masyarakat kelayakan  data warga yang dinyatakan miskin sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah. Data yang tidak akurat sebagai penyebab utama, bansos tidak sesuai sasaran (salah sasaran). Kecurigaan dan kecumburuan sosial pun muncul di masyarakat.

Kesalahan data orang miskin bisa saja disengaja karena tidak jujur pihak pemerintah setempat dalam mendata. Bisa diduga pendata mengutamangat keluarga mereka, karena itu pendataan jangan di lakukan warga setempat yang memiliki kedekatan tapi pendata yang independen. 

Untuk menghindari kecurangan dalam mendata warga miskin, agar tidak ada dusta dalam mendata untuk menekan kehidupan orang miskin agar tidak semakin merana. (Rustian Al'Ansori)