Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Tinggalkan Citra Hanya sebagai Tempat Membaca Buku

Pengalaman pertama saya mengikuti kegiatan bersama pustakawan, pengelola perpustakaan desa dan utusan perangkat desa dari beberapa provinsi di tanah air dalam Penguatan Fasilitator Provinsi, Kabupaten dan Pengelola Perpustakaan  Desa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang berlangsung pekan lalu di hotel Grand Mercure Jakarta menunjukkan bahwa, para pejuang literasi ini memiliki peran penting dalam menghidupkan aktifitas perpustakaan desa.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, telah merubah image perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca dan meminjam buku, namun perpustakaan telah menjadi tempat berlatih, mendapatkan informasi dalam kegiatan ketrampilan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan.

Peran para pengelola perpustakaan desa yang memiliki dedikasi tinggi untuk memwujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat menentukan walaupun upah mereka tidak sebanding. Ada yang hanya dibayar Rp 200 ribu sebulan, ada pula yang diatad Rp 1 juta.

Penguatan ini juga dilakukan melalui pembekalan yang diberikan sejumlah nara sumber. Diantaranya public speaking disampaikan pemateri Retno Pinarsih, seorang praktis telivisi, untuk penulisan naskah disampai novelis Wulan Darmanto, serta materi lainnya seperti marketing, adfokasi dan lain-lain.

Novelis, Wulan Darmanto di hadapan para Pustakawan (dokpri)

Dokpri

Kepala Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI Deni Kurniadi, M.Hum mengatakan, kegiatan Penguatan Fasilitator Provinsi, Kabupaten dan Pengelola Perpustakaan Desa yang dilaksankan di Gand Mercure Jakarta melibatkan 244 orang meliputi 21 orang dari provinsi, 59 orang dari kabupaten/ kota dan 164 orang pengelola perpustakaan desa.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para fasilitator dalam melakukan montoring (pendampingan) perpustakan provinsi, kabupaten/kota dan desa sesuai dengan topik pembekalan yang sudah disampaikan terkait dengan transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Selain itu para peserta dapat menularkan ilmunya untuk memberikan kegiatan menarik di perpustakaan umum daerah masing-masing terkait dengan mensejahterakan masyarakat.

Dokpri

Selain itu agar terjadi peningkatan dalam dokumentasi kegiatan, yang nanti akan diberikan apresiasi dalam kegiatan selanjutnya di bulan Desember 2019 kepada perpustakan yang dapat melaksanakan dengan baik program transfomasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah digulir mulai tahun 2018.

Fasilitator baik ditingkat Provinsi, kabupaten/kota dapat mendorong masyarakat dengan kegiatan menarik sehingga dapat meningkatkan minat baca sesuai dengan materi yang diberikan dalam pertemuan Penguatan Fasilitator Provinsi, Kabupaten dan Pengelola Perpustakaan  Desa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial seperti, marketing, public speaking dan teknik menulis naskah.

Tahun 2020 program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akan ditingkatkan dengan kuota di 100 kabuaten/kota, serta di Provinsi Papua dan Papua Barat. Penambahan tersebut akan mencakup lebih 23 privinsi untuk itu perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Daerah guna pengembangan perpustakaan sehingga dapat menggunakan dana APBD dan tidak hanya berasal dari APBN.

Dokpri

Sementara itu di kabupaten Bangka program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di 6 desa meliputi desa Pemali, Rebo, Merawang, Kimak, Kayu Besi dan desa Kapuk. Sedangkan utusan kabupaten Bangka yang turut serta dalam kegiatan Penguatan Fasilitator Provinsi, Kabupaten dan Pengelola Perpustakaan  Desa di Jakarta adalah petpustakaan yang menerima program yang diwakili 3 desa meliputi Pemali, Kimak dan Kapuk.