Jika capaian SKM mengalami penurunan maka dapat diindikasikan beberapa hal, diantaranya adalah belum berjalannya secara optimal pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil keluhan publik, yang kemungkinan disebabkan karena terbatasnya anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana yang tersedia atau dapat pula dikarenakan terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sehingga tercipta persepsi yang kurang optimal.
Agar pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut dapat berjalan efektif, pimpinan daerah perlu berkomitmen untuk mendukung upaya tindak lanjut perbaikan pelayanan publik tersebut melalui penguatan kebijakan yang diperlukan mulai dari kebijakan regulasi, penganggaran, SDM, sistem informasi dan teknologi, hingga kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik lainnya.
Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyararakat diantaranya adalah, Upaya intensif untuk memberikan informasi, penjelasan, dan sosialisasi kepada publik atas layanan yang diterimanya ataupun standar pelayanan yang diberlakukan perlu dilakukan untuk memperjelas kondisi pelayanan yang diterapkan oleh penyedia layanan publik.Â
Selain itu, dalam rangka peningkatan transparansi atas hasil SKM unit pelayanan, maka rencana dan tindak lanjut perbaikan atas hasil SKM wajib dipublikasikan kepada masyarakat; serta Membuat kompetisi antar penyelenggara pelayanan publik atau antar unit pelayanan dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada publik, untuk selanjutnya diberikan penghargaan (awards) kepada unit layanan publik yang meraih nilai SKM tertinggi.
