Kisah 1000 Warga Sangir, Akankah Berakhir seperti Sipadan-Ligitan?

[caption id="" align="alignright" width="400" caption="Manado-Sulut (KOMPAS.com)"][/caption] Apa hubungan Sangir dan Sipadan - Ligitan? Sepertinya tidak ada, dan sepertinya judul diatas yang terlalu dibuat-buat atau dihubung-hubungkan. Kesamaan keduanya hanyalah keduanya sama sama berada di sisi utara negara kita. Tulisan ini dibuat setelah membaca salah satu berita "1.000 Orang Sangir Filipina Terlunta-lunta di Bitung". Dalam berita tersebut ditulis Wali Kota Bitung Hanny Sondakh mengatakan, sebanyak 300 orang Sangir asal Filipina hidup di Bitung tanpa identitas. Mereka tidak tahu warga negara apa. Banyak orangtuanya asal Indonesia, tetapi hidup di Filipina. Menurut Hanny Sondakh, masalah ini sudah disampaikan kepada pihak imigrasi dan Konjen Filipina di Manado untuk segera menuntaskan status mereka. Komandan Pangkalan Utama VIII Bitung Laksamana Pertama Sugianto mengatakan,  masalah kewarganegaraan orang Sangir (Sangihe) dan Talaud yang hidup dan bekerja di Filipina agar dituntaskan. Selama ini orang Sangir tak memiliki kartu tanda penduduk (kewarganegaraan) Indonesia, sementara mereka hidup dan bekerja di Filipina. Sangihe Talaud adalah wilayah Indonesia, dan seperti warga sisi utara negeri ini mereka tersebar di berbagai tempat hingga ke negeri tetangga. Tidak hanya orang Sanger, tapi juga Bugis, Bajau, Dayak, Tidung, dll yang menjadi etnis di kedua negara. Seorang rekan dari Filipina pernah menuturkan bahwa orang Bajau terkenal kepandaian berenangnya, menunjukkan asimilasi mereka begitu kuat. Diradio pemerintah negeri Jiran yang beroperasi diperbatasan misalnya, mereka menyiarkan berita dalam beberapa bahasa seperti melayu, tidung, dayak dan bajau. Sedangkan RRI kita hanya menyiarkan satu bahasa dan itupun tidak terdengar signalnya. Terpinggirkan dan tak diperhatikan, itulah ciri khas warga perbatasan. Mereka selalu  berjuang sendiri menghadapi keterbatasan mereka, dalam segala hal. Mulai dari pangan, infrastruktur, bahkan birokrasi seperti masalah kependudukan. 1000 warga  Sangir dalam berita tersebut telah setahun di Indonesia, tinggal dalam ketidakpastian baik dari pemerintah Filipina maupun Indonesia. Secara etnis mereka adalah orang Indonesia, tetapi secara kewarganegaraan mereka tidak tahu, atau tidak diberi tahu, atau tidak terurus dan ditelantarkan. "Toh mereka warga asing", mungkin itu pikiran kita. Masalah tertelantarkan dan tidak diurusinya 'warga kita' pernah menjadi bumerang dalam kasus sengketa pulau Sipadan-Ligitan. Sengketa kedua pulau tersebut telah dimenangkan Malaysia melalui Mahkamah Internasional. Hanya saja sebelum proses final tersebut, pihak Malaysia (swasta) telah dengan agresif membeli tanah penduduk untuk dijadikan destinasi wisata perusahan Malaysia.  Penduduk pulau tersebut adalah warga Indonesia, berasal dari suku yang berada di Indonesia, dan mereka merasa sebagai orang Indonesia, setidaknya itu yang dapat ditangkap dari beberapa sahabat yang tinggal disana. Hanya saja beberapa alasan membuat mereka bersikap pragmatis. Beberapa waktu sebelum tim internasional melakukan penilaian di kedua pulau tersebut, warga Sipadan Ligitan mendapatkan kartu kewarganegaraan Malaysia secara gratis dan cuma-cuma. Ketika ditanyakan kenapa mereka menerima KTP tersebut, salah satu sahabat kami menjawab " Kalau kita urus KTP susah harus ke kota, ini ada yang dikasih gratis ya kita ambil saja". Seperti pameo, jika kita menudingkan kesalahan ke orang lain, maka empat jari menuding ke arah kita sendiri. Jika anda menjadi bagian dari 1000 warga Sangir tersebut, apakah anda akan memilih berpihak kepada yang peduli dengan anda, atau yang tidak peduli dengan nasib anda? Sepertinya ending kisah ini akan mudah ditebak.