Istilah deparpolisasi memang sedang mencuat, apa pasal ? istilah yang punya makna terjemahan bebas : meminggirkan peran parpol dari panggung sesungguhnya, yaitu : mencalonkan kontestan dalam sebuah perhelatan pemilihan politik.
Namun sejatinya bila ditilik lebih lanjut istilah deparpolisasi mencuat ketika Ahok sebagai petahana maju dalam pilkada DKI 1 melalui jalur independen atau perseorangan. Unik, seorang gubernur dari ibukota negara yang jadi barometer sekaligus etalase perpolitikan nasional ternyata tak mendapat dukungan politik dari parpol . Mengenai kenapa parpol tak memilih Ahok, seperti halnya parpol hampir bersatu padu ketika mendukukung Fauzi Bowo, memang mudah ditebak.
Hubungan Ahok dengan parpol khususnya di DPRD DKI tak mesra. Hubungan eksekutif dan legislatif layaknya hubungan penuh irama tak harmonis.Banyak isu Jakarta yang tak sejalan antara sang gubernur dengan para anggota dewan. Bahkan saling serang opini terbuka di media kerap terdengar oleh warga Jakarta .
Dari semua fraksi, baru Nasdem yang telah memberikan dukungan. Fraksi PDI-P yang digadang gadang juga akan ikut mendukung Ahok ternyata berbalik arah. Hubungan kedekatan antara Ahok dan Megawati yang disebut sebut akan memuluskan Ahok dapat tiket dari PDI-P ternyata tak berimbas. Beberapa petinggi PDI-P seperti sudah memberi sinyal tak akan mendukung Ahok pada pilkada yang tinggal 8 bulan lagi.
Ahok tak mau diketinggalan, membaca peta politik yang bisa membuatnya runyam. Ahok membentuk relawan yang siap berjibaku memuluskan langkahnya melalui mekanisme independen. Langkah ini memang diberikan Undang undang. Sah, karena ada payung hukumnya. Tinggal sang calon menyiapkan diri dengan ketentuan mengumpulkan dukungan warga melalui pengumpulan satu juta fotocopy KTP. Langkah ini memang mungkin dilakukan Ahok, karena relawan Teman Ahok siap mengumpulkan prasyarat yang diminta KPU.
Apalagi Ahok menurut data survey diunggulkan karena memiliki rating paling tinggi dari calon gubernur lainnya. Modal itu dinilai akan memudahkan langkah Ahok mendapat dukungan dari warganya. Walau, tentu angka satu juta dukungan melalui fotocopy KTP akan diverifikasi oleh pihak KPU. Keabsahan dukungan akan diuji oleh mekanisme verifikasi.
Deparpolisasi bentuk kekecewaan terhadap Parpol ?
Ada dugaan munculnya calon dari jalur independen yang didukung relawan adalah salah satu bentuk rasa kecewa warganegara terhadap kinerja politik para elit yang ada dibangku legislatif . Atau, ada miskomunikasi antara parpol dengan warganegara selaku pemegang mandat tertinggi.
Ingat, demokrasi modern pada abad ini punya dinamika yang sangat menarik. Berkembangnya teknologi komunikasi, jaringan internet, kemudahan informasi membuat transparansi dan laju opini menjadi kencang tak bisa terhalangi.
Apapun tingkah polah anggota legislatif mudah diketahui publik. Sayangnya, yang sering didengar warganegara tentang anggota legislatif hal yang berbau negatif. Korupsi, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, politik uang hingga tindakan penggunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.
Input negatif yang masuk dan terekam dalam memori warganegara tentu akan berbuah opini. Walaupun, banyak juga anggota legislatif yang punya prestasi dan punya kapabilitas yang baik. Karena kalau mau dicari pangkalnya, adanya anggota partai duduk di legislatif karena dipilih warganegara sendiri. Dipilih rakyat sendiri, minimal pendukung partai dan pendukung si calon tersebut. Pada kontestasi pemilu legislatif 2014 adalah ajang yang sah para anggota partai yang terhormat mendapat tempat di gedung DPR maupun DPRD.
