Pemerintah SBY tinggal menghitung hari. Pemerintahan baru bersiap untuk segera berlari . Partai politik bersiap mengintip intip kalau kalau ada tawaran menteri atau bagi bagi jabatan publik. Walau Jokowi dalam pernyataannya selalu menegaskan mendahukukan orang orang profesional yang masuk jajaran kabinetnya nanti. Tetap saja partai pendukungnya , atau lembaga yang menyokongnya akan meminta juga jabatan yang bisa mereka dapatkan. Toh proses pembagian kekuasaan itu menjadi lumrah karena proses demokrasi kita menganut multi partai, multi dukungan .
Dalam perkiraan saya ( sebagai analis amatir yang sering kuatir) akan terjadi kabinet gabungan antara orang partai dengan orang profesional. Tinggal komposisinya pak Jokowi-Jk yang atur. Kompromi politik dan hitung hitungan politik akan bekerja. Pimpinan partai koalisi dan lembaga lembaga pendukung akan mengajukan nama yang mungkin diterima atau ditolak. Nampaknya ini adalah tugas penting , salah pilih orang akan menjadi batu kerikil di dalam sepatu.
Untuk masalah susunan kabinet, pimpinan lembaga tinggi pemerintah mungkin akan bisa dikontrol langsung presiden tapi bagaimana dengan pimpinan pimpinan daerah yang dipilih juga secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilukada. Ada gubernur , Walikota dan Bupati dari bermacam asal partai. Ada banyak warna di pemerintahan daerah. Padahal pembangunan dan kekuasaan pemimpin daerah juga sangat besar dan menentukan.
Arah pembagunan nasional menurut saya sangat ditentukan oleh pemimpin daerah. Tapi secara fakta hasil pemilukada tak segaris dengan harapan. Pemimpin yang terpilih sering kali tak bekerja maksimal dan tidak jujur, maka banyak sekali pemimpin daerah yang dicokok KPK. Kualitas kerja yang jauh dari harapan dan korupsi di daerah yang juga fantastis malah sudah memenuhi unsur terstruktur, sistemik dan masif. Sedang pengawans di daerah, Inspektorat, BPKP, DPRD dan entah apalagi nampaknya tak terlalu berguna. Lho korupsi masih luarbiasa, contoh Gubernur Banten dan banyak lagi pimpinan daerah yang sudah jadi tersangka korupsi.
Lalu pertanyaan saya di judul atas (saya tak mau mengulang lagi silakan dibaca lagi) . Dapatkah Jokowi-JK melakukan peneguran dan peringatan bila kinerja mereka jelek, korup dan boros ? saya sebagai warga bangsa yang tinggal didaerah melihat dan merasakan langsung akibat kinerja pemimpin daerah yang tidak becus dan gragas. Jalan jalan tak terawat rusak bak tempat mandi kebo, puskesmas sering kehabisan obat dan mantrinya asala asalan bekerja, Guru guru sekolah negeri yang jam mengajarnya sering bolong termasuk fasilitas dan bangunan sekolah yang tak sesuai alias memprihatinkan.
Aparat pemerintahan daerah sering keluyuran pada jam kerja dan terlihat sedang asik belanja di mal. Saya muak melihat kinerja asal asalan di daerah ( di pusat saya tak tahu, apa sama ? apa lebih parah ? ). Pokoknya pemerintahan baru , harus ada perubahan. Coba dilihat aparatur didaerah, birokrat di daerah, PNS di daerah ? Tolong diawasi, diberi pengertian, diberi teguran, diberi sangsi, tapi juga diberi hadiah dan pujian bila berhasil.
Maju dan mundurnya bangsa ini , sejatera dan melaratnya bangsa ini ada ditangan pemimpin bangsa ini. Ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah didaerah.
Ego itu Menghambat
Pada tataran pemerintahan di daerah yang saya tahu, terkadang ada ego antar dinas malah antar bagian/seksi yang tidak mau bekerja sama, tidak mau bersinergi. akibatnya rakyat yang kena imbasnya. saya mensinyalir, menduga duga semoga salah , ada ego juga antara pimpinan di pusat dan didaerah yang tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa bersinergi. entah karena masalah anggaran dan tanggung jawab tugas. Lingkup kerja kadang sangat membingungkan saya sebagai warga negara. contoh kecil, ada jalan raya yang rusak parah, tak layak di sebut jalan ( ini jalan provinsi yang bertanggung jawab provinsi ) lalu ada jalan kecil menuju arah kepedalaman yang sudah di aspal mulus (ini jalan kabupaten ) . Ini menjadi aneh dan tidak masuk akal, pembanguan menjadi tidak merata dan janggal.
Maka melalui tulisan ini, saya menduga kalau kemajuan bangsa ini jadi tidak merata dan tidak adil karena kinerja tidak becus dari pemerintah daerah. Mereka layaknya raja kecil yang harus disembah dan ditaati tapi tak bekerja untuk rakyat...
Mekanisme dan cara apa yang pantas bagi pemimpin daerah yang tidak becus bekerja? Pak Jokowi , anda harus memecahkan masalah ini...tapi saya lebih suka bila ada orang yang berani berbuat membereskan bangsa ini tanpa ada kepentingan yang tidak wajar dan tidak logis...bekerja tulus.Masih adakah ?