Kongkalikong Diplomat Membelit Pejambon

Dubes RI di Thailand diduga menilap dana taktis. Di Jakarta para diplomat membengkakkan harga tiket pesawat. Tapi Jaksa Agung mengaku  masih belum yakin, apakah kasus itu termasuk korupsi atau bukan. Apa Kementerian Luar Negeri? oleh Rusdi Mathari SUARA Djimantoro Purbo meninggi. Dihubungi pekan lalu lewat sambungan telepon, dia mengancam akan mengusut dari mana reporter Koran Jakarta mendapatkan nomor teleponnya. “Saya akan mencari tahu, kok bisa Anda mendapatkan nomor telepon saya,” katanya. Djimantoro adalah Wakil Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand. Dia bertugas di Bangkok sejak 4 November 2008. Seorang mantan diplomat di KBRI Bangkok menyebutkan, Djimantoro banyak tahu soal dugaan korupsi yang terjadi di KBRI. “Dia anak pensiunan tentara berpangkat jenderal,” katanya. Karena faktor bapaknya itu, Djimantoro disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan petinggi Istana. Kedekatan itulah yang kemudian membuat kasus dugaan korupsi di KBRI Bangkok yang sudah masuk ke Kejaksaan Agung berjalan di tempat. Selain menganggap ada perbedaan persepsi dengan BPK, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku masih menunggu dirinya yakin terlebih dulu, apakah kasus itu memang termasuk korupsi atau bukan. Bersama Dubes RI di Thailand, Mohammad Hatta dan Bendahara KBRI Bangkok Suhaeni, Djimantoro adalah tersangka dugaan korupsi di KBRI Bangkok. Kejaksaan Agung sudah memeriksa ketiganya dan menyita sejumlah barang bukti di KBRI. Antara lain uang sebesar 3,22 juta baht dan 35 ribu dollar AS. Seorang staf di KBRI bahkan juga diminta oleh jaksa untuk mengembalikan uang 300 ribu dollar AS dan Rp 298,8 juta. “Saya belum pernah membacanya. Bahkan surat dari Kejagung juga belum saya pernah lihat. Anda kan hanya melihat di koran saja?” kata Djimantoro. Empat Istri Dugaan korupsi di KBRI Bangkok berawal dua tahun silam. Saat itu KBRI mendapat anggaran Rp 41 miliar. Dari jumlah itu, dana yang terealisasi mencapai Rp 32 miliar. Sisanya masing-masing Rp 2 miliar berasal dari belanja pegawai dan Rp 7 miliar berasal dari belanja rutin. Dana dari belanja rutin itulah yang seharusnya dikembalikan ke kas negara tapi yang dikembalikan hanya sekitar Rp 5,2 miliar. Indonesia Corruption Watch, ICW, mencatat, ada dua modus dalam dugaan korupsi itu: Gratifikasi dari pengembang atau kontraktor, dan pemotongan honorarium staf KBRI. Mantan diplomat itu menyebut, pemotongan honor itulah yang paling banyak terjadi dan diduga dilakukan lewat kongkalikong: Dubes meminta kepada wakil, dan wakil memerintahkan ke bendahara KBRI. Pemotongan honor itu dibuat sedemikian rupa dengan merekayasa seolah-olah ada pembiayaan untuk kegiatan dan karena itu ada pemberian honor. Dana-dana itu diduga digunakan untuk kepentingan membiayai dana taktis Hatta. Pemotongan biaya untuk kepentingan dana taktis itu antara lain digunakan untuk tunjangan kemahalan selama enam bulan sebesar 75 ribu baht (untuk staf lokal). Kenyataannya dana itu hanya dibayarkan 25 ribu baht dan 20 ribu baht untuk honor guru Sekolah Indonesia Bangkok. Ada pembayaran honor panitia Penyelenggara Indonesia Day sebesar 78 ribu baht, yang ternyata hanya dibayarkan kepada penerima hanya sebesar 20 ribu baht; Pembayaran honor panitia Satgas Penanggulangan Masalah WNI yang tertahan di Bangkok (25 November-Desember 2008) sebesar 126 ribu baht tapi hanya dibayarkan sebesar 20 ribu baht; Sisa mata anggaran pemeliharaan gedung dan pemeliharaan mesin 2 juta bath yang disetorkan untuk dana taktis dubes; Sisa anggaran pengadaan pakaian seragam yang berhasil dikumpulkan dari rekanan sebesar 160 ribu baht untuk dana taktis dan saldo 2.485 dollar AS yang digunakan untuk membiayai kepergian dubes ke Jakarta; Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan yang diterima dari rekanan sejumlah 113 ribu bath untuk dana taktis dubes; dan sisa anggaran KTT ASEAN di Chiang Mai, di Hua Hin dan di Pattaya untuk dana taktis Dubes Mantan diplomat tadi menjelaskan, ketika menghadiri KTT ASEAN itu, Jakarta sebetulnya menganggarkan biaya perjalanan untuk Presiden RI sebesar 100 ribu dollar AS. Sebanyak 80 ribu dollar AS di antaranya diberikan tunai ke KBRI dan digunakan antara lain untuk menyewa mobil yang akan ditumpangi presiden. Sewanya disebutkan 7.000 baht, tapi di lapangan diketahui harga sewa mobil itu ternyata hanya separuh dari nilai yang disebutkan. “Kami kaget. Kenapa dana buat Hatta, tidak pernah cukup?” katanya. Dia bercerita, Hatta yang merupakan kader Partai Golkar itu, membutuhkan uang banyak, karena harus membiayai keluarganya. Sejak menjabat sebagai Dubes dua tahun silam, Hatta diketahui membawa semua anak-anak dan dua istrinya ke Thailand. Karena rumah Dubes hanya satu, maka wisma KBRI yang diperuntukkan untuk tamu pun digunakan sebagai tempat tinggal keluarga Hatta. “Yang saya dengar Hatta itu punya dua istri muda. Makanya dia sering sekali pulang ke Jakarta. Dalam sebulan bisa dua kali,” katanya. Bukan Orang Jujur Tentu saja kasus dugaan korupsi di KBRI Bangkok itu, menambah panjang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Kementerian Luar Negeri. Menyusul kasus tersebut, sejak pekan lalu, Pejambon juga disibukkan dengan tudingan korupsi penggelembungan uang tiket pesawat oleh para diplomat dan melibatkan tiga petingginya. “Sebagai satu korps diplomatik di kementerian luar negeri, isu ini memang mengusik kita,” kata Jubir Kementerian, Teuku Faizasyah. Menurut ICW, dugaan pembengkakan ongkos tiket pesawat oleh para diplomat itu, terjadi sepanjang tahun lalu. Itu dilakukan rekanan maupun bagian administrasi Kementerian Luar Negeri. Caranya para diplomat itu membeli sendiri tiket balik melalui biro perjalanan yang sudah ditentukan oleh kementerian. Lembaga swadaya masyarakat itu mencatat ada tujuh biro perjalanan yang menjadi rekanan Kementerian Luar Negeri, tapi hanya empat biro perjalanan yang terindikasi terlibat dalam penggelembungan tiket pesawat itu. Setelah itu, para diplomat kemudian melakukan reimburse ke biro perjalanan yang telah ditunjuk. Diketahui kemudian, dari proses reimburse itulah dugaan kongkalikong terjadi karena para diplomat itu ternyata tidak melampirkan tiket pesawatnya termasuk biaya airport tax dan sebagainya. Karena tidak ada bukti tiket, mereka kemudian membuat invoice sebagai bukti tiket sudah dibeli dan dikirimkan ke kementerian. “Dari sini saja sudah terjadi pelanggaran, karena menyalahi peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri,” Agus Sunaryanto, dari Divisi Investigasi ICW. Berdasarkan penelusuran ke beberapa biro perjalanan rekanan, terungkap, biro-biro itu sering kali diminta melampirkan potongan sekitar 8 persen. Perinciannya, 1,5 persen untuk pajak penghasilan, 6,5 persen untuk diserahkan ke Kementerian Luar Negeri. Masalahnya kata Agus, kalau potongannya hanya 8 persen, mungkin masih bisa ditolerir. Namun dari dokumen-dokumen yang dimiliki ICW, peningkatan laporan tagihan itu bisa melebihi 8 persen bahkan ada yang mencapai 40 persen. Karena temuan itulah, ICW lalu melaporkan kasus tersebut ke KPK. Apalagi kata Agus, dua mantan petinggi Kementerian Luar Negeri diduga telah menikmati penggelembungan uang tiket itu, masing-masing sebesar Rp 1 miliar untuk membeli rumah di Jakarta, dan yang seorang lagi menikmati Rp 2,35 miliar. Belakangan ICW mengaku juga menemukan dokumen berisi ringkasan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang menyebutkan memang ada indikasi mark up pembelian tiket pesawat oleh para diplomat dalam tahun anggaran 2008/2009. Nilainya mencapai Rp 20 miliar. “Sayangnya mereka berusaha supaya para pelaku hanya diberikan sanksi administratif sesuai dengan PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Artinya mau diselesaikan dengan ‘adat’,” kata Agus. Semula pihak kementerian bersikukuh kasus itu tidak ada tapi belakangan, Faizasyah mengakui kasus mark up uang tiket itu memang terjadi. Kata dia, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dan memanfaatkan biaya perjalanan para pejabat kementerian. “Kami ini juga yang jadi korban,” kata Faizasyah. Dia bercerita, sejauh ini orang mungkin berpikir semua baik-baik saja, orang-orang di kementeriannya jujur-jujur. Namun kasus mark upitu membuktikan sebaliknya. Yang menjadi persoalan, kata Faizasyah, sejauh ini memang tidak diketahui berapa pagu untuk pembelian tiket perjalanan dinas. Karena ketidaktahuan itulah, dia memastikan tiket yang dibeli adalah tiket kelas ekonomi yang paling murah. “Padahal kalau tahu, bisa dapat plafond yang lebih besar untuk tiket, misalnya saya ke Afrika, ya akan beli tiket yang kelas bagus,” katanya. Lalu ke mana kasus-kasus itu akan bermuara? Untuk kasus dugaan pembengkakan tiket pesawat, Hendarman memastikan akan dijelaskan pekan ini. Untuk kasus dugaan korupsi di KBRI Bangkok, Jaksa Agung itu mengaku masih membaca berkas perkaranya. “Tinggal dua halaman lagi. Baru ditandatangani karena banyak sekali pekerjaan,” katanya. Persoalannya, sebelum ada keterangan Hendarman itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy sudah memberi isyarat, kasus dugaan korupsi di KBRI Bangkok bakal dihentikan. Alasannya selain uang negara sudah dikembalikan, penggunaan keuangan yang menyalahi prosedur administrasi juga dianggap untuk kepentingan umum. “Main golf, kan tidak ada dananya,” katanya. Marwan tak memerinci nilai uang negara yang sudah dikembalikan oleh Hatta. Temuan BPK menyebut, Hatta sudah mengembalikan Rp 2,4 miliar tapi mantan diplomat itu mengungkapkan, jumlah yang dikembalikan Hatta mencapai Rp 7 miliar. Selisih uang itulah, yang menurutnya diduga mengalir ke Marwan. “Hahaha…Saya tidak kenal Hatta. Sumber Anda, mulutnya comberan,” kata Marwan. Mantan diplomat yang menjadi sumber Koran Jakarta, saat ini masih berdinas di Kementerian Luar Negeri, di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Koran ini mencoba menghubungi Hatta lewat sambungan telepon internasional. Namun operator telepon memberitahukan, tidak ada jawaban dari bersangkutan. Lalu kata Djimantoro, “Tolong jangan diungkit lagi. Karena kasus ini membuat saya traumatis dan sempat stres.” Suaranya tetap tinggi. Tulisan ini dimuat di Koran Jakarta edisi Minggu 21 Febrruari 2010, berdasarkan laporan Ezra Sihite, Kristian Ginting, dan Rangga Prakoso. Silakan klik Rusdi GoBlog.